Pengamat Anggap Laporan Kinerja Presiden Bersifat Normatif

Jakarta, liputan.co.id – Pengamat politik Siti Zuhro menilai laporan kinerja Presiden Joko Widodo dalam Sidang tahunan MPR RI tahun 2017 tidak lengkap. Sebab menurut Siti, laporan tersebut tidak diikuti oleh progres lembaga-lembaga negara lainnya.

“Laporan kinerja Presiden dalam Sidang tahunan MPR RI tadi tidak lengkap sebab tidak diikuti dengan laporan kinerja lembaga-lembaga Negara lainnya. Saya melihatnya laporan tadi lebih bersifat normatif,” kata Siti, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Mestinya lanjut dia, even sidang tahunan yang sakral, dan sangat terhormat itu dimanfaatkan secara optimal oleh Presiden untuk menyampaikan capaian kinerjanya setahun terakhir.

“Nyatanya harapan seperti itu tidak dilakukan. Malah, Presiden hanya menyampaikan informasi yang bersifat notmatif, seolah hanya ingin meneruskan tradisi sidang tahunan yang sudah berlangsung selama ini,” ujar dia.

Menurut Wiwik sapaan Siti Zuhro, Presiden idealnya menyampaikan semua hasil kinerjanya selama setahun. Baik sekecil apa pun kekurangan yang ada maupun sebesar apa pun keberhasilan yang sudah dicapai.

“Tentu, laporan kinerja di era demokrasi dan keterbukaan, itu tidak sama dengan era otoriter. Karena itu semestinya Presiden katakan saja bagaimana kelanjutan rencana tol laut dan revolusi mental yang pernah dicanangkannya, karena persoalan itu sudah sangat terbuka di era sekarang,” kata Wiwik.

Tanpa disampaikan langsung oleh presiden sendiri imbuh Wiwik, sebetulnya persoalan kesenjangan, keadilan dan persoalan hukum yang masih memprihatinkan, itu bisa dilihat secara jelas oleh masyarakat. “Karena itu, dari pada normatif, lebih baik disampaikan saja secara jelas dan gamblang,” pungkasnya.

Komentar