Dihadapan Senator, Ketua BPK: Meningkat Perolehan Opini WTP LKDP

Jakarta, liputan.co.id – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Moermahadi Soerja Djanegara, menyatakan dibanding dengan tahun 2015, terjadi peningkatan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKDP) di tahun 2016.

Peningkatan perolehan WTP LKDP tersebut menurut Moermahadi, dari 58 persen di tahun 2015 menjadi 70 persen di tahun 2016.

“Ini menunjukkan adanya kenaikan kualitas LKPD yang didukung upaya pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi sebelumnya,” kata Moermahadi, pada Sidang Paripurna (Sipur) Luar Biasa DPD RI ke-1, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, (04/10/2017).

Selain mengungkapkan opini WTP, BPK juga mengungkapkan 7.950 temuan yang memuat 12.168 permasalahan yang meliputi 6.053 (50 persen) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.115 (50 persen) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,08 triliun.

“Kami berharap informasi yang kami sampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) semester I dan Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK Semester I 2017, dapat mendukung tugas dan wewenang DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Sesungguhnya kata Moermahadi, efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. “Salah satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak lanjut adalah pengawasan yang intensif dari pimpinan dan anggota DPD,” ujar dia.

 

Komentar