TEGAS! Komite II DPD RI Tolak Impor Beras

Jakarta, liputan.co.id – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyatakan menolak kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah akhir Januari hingga awal Februari nanti.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komite II DPD RI Aji Muhammad Mirza Wardana saat rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Ketahan Pangan (Kabadan) Kementerian Pertanian(Kementan) Agung Hendriadi dan Direktur Impor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu, di Gedung DPD RI, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (17/1/2018).

“Impor 500 ribu ton beras oleh pemerintah telah meresahkan masyarakat khususnya petani,” tegas Senator asal Provinsi Kalimantan Timur itu.

Dia jelaskan, Komite II DPD RI bersikap menolak impor beras tersebut sebagai upaya mengakomodasi aspirasi masyarakat di daerah-daerah saat reses yang lalu.

Selain itu imbuhnya, Komite II DPD RI memiliki data yang menegaskan ketersediaan beras sesungguhnya cukup hingga masuk panen nanti.

Dalam rapat yang sama, anggota Komite II DPD RI Marthen menyatakan data yang ada di lapangan berbeda dengan data yang telah dipaparkan oleh Kementan dan Kemendag karena beras yang ada di daerah masih mencukupi untuk kebutuhan daerah.

Selain itu kata Marthen, beras medium dan kualitas dibawahnya dibeli oleh Bulog dari petani sebagai bentuk keberpihakan kepada petani.

Sedangkan Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Dyah Ratu Ganefi, menanyakan tentang urgensi impor beras yang dilakukan pemerintah.

“Pemerintah perlu mengkaji lagi kebijakan impor beras ini karena stok di NTB dan beberapa daerah lain masih aman hingga panen raya,” tegasnya.

Bicara data lanjutnya, seharusnya pemerintah lebih komprehensif sebelum memutuskan sebuah kebijakan.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Ketahan Pangan (Kabadan) Agung Hendriadi menjelaskan bahwa stok di Bulog masih ada dan sudah sebagian panen, namun tidak sebesar panen raya.

“Kenapa harga beras saat ini tinggi karena harga gabah yang tinggi. Fenomena ini berlangsung setiap tahun. Data yang ada di Kementan saat ini tentang hasil beras berdasarkan pada luas tanah harian, jika terus didasarkan pada luas tanah maka akan menjaga kondisi panen”, jelas Agung.

Direktur Impor Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu, menambahkan bahwa kurangnya beras medium yang ada di pasar rakyat karena naiknya harga beras tersebut di bulan Januari di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Menipisnya jumlah beras yang ada di Bulog karena beras yang keluar lebih banyak daripada yang masuk.

“Langkah impor beras 500 ribu ton harus dilakukan untuk menjaga kontinuitas pasokan yang akan dilakukan oleh Bulog yang sekarang menjadi BUMN. Hanya untuk ketersediaan pangan, dibandingkan dengan 49 juta ton per tahun yang dibutuhkan masyarakat, 500 ribu ton hanya sedikit dari jumlah tersebut,” imbuhnya.

Komentar