oleh

Pengamat: Madura Bisa Minta Merdeka karena Rekomendasi Mubaligh

Jakarta, liputan.co.id – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat, Adi Prasetyo mengatakan ribut mengenai rekomendasi mubaligh karena di Indonesia para mubaligh itu tumbuh secara natural.

Oleh karena itu menurut Adi, predikat kiai atau ustaz diberika secara alamiah mengalir begitu saja dari masyarakat.

Beda halnya kata Adi sebagaimana yang terjadi di negara tetangga Malaysia. “Di sana memang ada campur tangan pemerintah atau raja terhadap predikat ustaz atau mubaligh,” kata Adi, di Media Center DPR, Gedung Nusantara III, komleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Anehnya lanjut Adi, salah satu dari nama mubaligh yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama justru sudah meninggal dunia sebelum rekomendasi itu diumumkan ke publik.

Baca Juga :   Bicara Atheis dan Komunis Lihat Ke Kami, Politikus PDI P Merasa Terganggu

“Kalau tidak salah, pada urutan 64, orangnya sudah meninggal dunia. Lalu ada juga ustaz yang tidak nyaman dengan rekomendasi tersebut. Jangan-jangan ini kejar tayang karena rekomendasi tersebut belum terkonfirmasi,” ungkapnya.

Dia jelaskan, di kampungnya di daerah Madura, semua warga kuat agamanya dan menurut ukuran setempat layak disebut mubaligh, sebab mubaligh itu maknanya penyampai hal-hal baik. “Bahkan wartawan kalau mengabarkan berita baik, juga layak disebut mubaligh,” tegasnya.

Kalau akan dirilis untuk tingkat nasional ujarnya, berapa banyak yang akan dirilis? Kalau 200 untuk Jakarta mungkin cukup. Tingkat nasional bagaimana?

“Sebaiknya Kementerian Agama berhenti merilis atau merekomendasikan orang-orang jadi mubaligh. Tetapkan saja kreterianya,” sarannya.

Baca Juga :   Tingkatkan Keselamatan, KAI Lakukan Sosialisasi di Perlintasan Sebidang

Masalah akan segera muncul kata Adi, ketika masyarakat di Madura tak kunjung melihat orang asal Madura direkomendasikan jadi mubaligh. “Bisa-bisa minta merdeka nanti orang kampung saya itu gara-gara orang tak direkomendasikan pemerintah jadi mubaligh. Karena itu, anulir saja pak Menteri Agama apa yang sudah dibuat karena itu lebih kuat manuver politiknya ketimbang kebutuhannya,” pungkas Adi.

Loading...