oleh

DPD RI: Dana Otsus Harus Dievaluasi

Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jacob Esau Komigi menyatakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh yang akan berakhir harus di evaluasi.

Sebab menurut Jacob, hasil pengawasan Komite I DPD ke daerah Otsus, menemukan banyak kepala daerah mengeluhkan perihal distribusi anggaran Otsus melalui provinsi baru ke kabupaten/kota.

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Komite I DPD RI dengan Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi V Kepala Staf Presiden RI, mantan Rektor Universitas Cendrawasih Papua dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Bathalasar Kambuaya, di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Selasa, (25/9).

Baca Juga :   DPD RI Optimis Dana Desa Bisa Sejahterakan Masyarakat

“Hasil pengawasan Komite I mengenai dana Otsus, ditemukan banyak kepala daerah mengeluhkan perihal distribusi anggaran otsus ke kabupaten/kota, disamping itu perlu ada perpanjangan berlakunya Otsus, juga fungsi pengawasan dari Kemenkeu, BPK dan BPKP terhadap dana Otsus, serta master plan sistem penyaluran dan penyerapan dana Otsus,” kata Jacob saat membuka rapat.

Di acara yang sama, Dirjen otonomi Daerah Soni Sumarsono menjelaskan peran Kemendagri dalam menangani Otsus antara lain mereview kebijakan Otsus, memfasilitasi penyusunan regulasi kekhususan, asistensi pelaksanaan otsus, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan pengawasan umum.

“Otonomi khusus itu perlu perlakuan khusus maka disebut khusus. Pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah Otsus untuk melaksanakan sesuai dengan nilai-nilai muatan lokal. Keleluasaan ruang gerak yang diberikan pemerintah inilah yang belum mampu direspon oleh kemampuan daerah,” ungkapnya.

Baca Juga :   DPD RI Berharap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Akomodir Kepentingan Umat

Sedangkan Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani memaparkan bahwa otonomi khusus yang menjadi fokus Komite I saat ini harus menghasilkan rekomendasi yang baik terhadap Perdasi dan Perdasus, peningkatan kapasitas pengawasan dan kontrol penggunaan dana Otsus, ketegasan dalam penegakan hukum terkait penyelewengan dana Otsus dan terkait struktur adat.

“Dari rekomendasi temuan Komite I mengenai implementasi Otsus tersebut harus didorong oleh Komite I menjadi suatu undang-undang Otsus ataukah cukup dengan peraturan perundangan yang di bawahnya,” ujar Benny.

Senada, mantan Rektor Universitas Cendrawasih Papua dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Bathalasar Kambuaya menyoroti masalah kompetensi dan kapasitas aparatur dan peyelenggara pemerintahan di daerah Otsus.

Menurutnya, mengelola pemerintahan di daerah Otsus jangan hanya harus suku asli daerah yang menjadi aparatur sedangkan skill dan kapasitasnya belum mumpuni sehingga pengelolaan pemerintahan menjadi tidak baik.

Baca Juga :   Senator Fahira: Peruntukan SKM Harus Disosialisasikan Masif dan Komprehensif

“Saya melihat penempatan pejabat di pemerintahan daerah tidak memperhatikan aturan bahkan kompetensi, itu tidak berjalan baik dan nepotisme masih sangat tinggi, ini yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Mengelola pemerintahan disamping harus punya skill tapi harus memiliki leadership yang bagus. “Jangan hanya memandang suku etnis sendiri tapi kapasitasnya belum mumpuni, saya juga merekomendasikan peningkatan pengawasan dan kontrol serta ketegasan dalam menegakkan aturan jika terjadi penyelewengan pengelolaan dana otsus,” pungkasnya.

Loading...