oleh

DPD Desak DPR Sahkan RUU Daerah Kepulauan Jadi UU

Jakarta, liputan.co.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk segera mengesahkan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani dalam Rapat Kerja dengan Pansus DPR RI untuk RUU tentang Daerah Kepulauan di Ruang Rapat Pansus DPR RI. Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta. Senin (8/10).

“Indonesia sudah diakui oleh dunia internasional sebagai negara kepulauan. Namun, tata internal atau aturan tentang itu belum ada. Kebijakan teritorial sangat dibutuhkan karena di daerah kepulauan sangat terbatas layanan sarana dasar, layanan publik/sipil, terbatasnya kemampuan keuangan daerah, biaya transportasi yang sangat mahal dan terbatasnya akses, selain itu masih ditemukan adanya isolasi fisik, marginalisasi, dan disparisasi ekonomi, serta minimnya pembangunan manusia di daerah kepulauan,” kata Benny.

Baca Juga :   Bawa Anak dan Istri, Lanyalla Sambangi Korban Banjir

Melalui RUU tentang Daerah Kepulauan usul inisiatif DPD RI yang terdiri dari 11 Bab dan 45 Pasal ini, DPD ingin agar RUU dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi pemerintah daerah kepulauan. Selain itu ujarnya, juga RUU ini mampu menjaga dan mempertahankan kharakteristik daerah kepulauan, mampu mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat di daerah kepulauan.

“RUU yang telah selesai disusun DPD RI ini diharap mampu menjadi pemicu bagi pembangunan dan menjawab segala persoalan-persoalan di daerah kepulauan yang saat ini masih terpinggirkan. Kami berharap cara berpikir pemerintah jangan hanya berpusat di pusat Jawa/Jakarta saja tetapi Indonesiasentris, sehingga negara harus hadir dan mengurus Indonesia yang di pinggiran ini sebagai Negara kesatuan,” kata Senator Sulawesi Utara itu.

Loading...