DPR Minta Ombudsman Awasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Balikpapan, liputan.co.id – Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah realistis merancang target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan kecukupan anggaran dalam APBN.

“Jangan sampai target-target PTSL yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, mengabaikan kesiapkan di anggaran APBN dan situasi kondisi geografis di daerah,” kata Firman, saat rapat Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (18/10).

Kalau target PTSL tersebut tetap dipaksakan dan kemudian tidak mendapat dukungan berupa fasilitas, perlengkapan dan anggaran, sangat mungkin menurut Firman, target-target tersebut akan dicapai dengan cara yang melanggar aturan.

“Mungkin tanpa sepengetahuan kita, ada pemungutan untuk mengcover biaya-biaya yang tidak dianggarkan dari pusat. Ini adalah sebuah resiko yang akan dihadapi oleh teman-teman di daerah,” imbuh anggota DPR dari Jawa Tengah itu.

Karenanya, politikus Partai Golkar ini mengingatkan pemerintah agar target yang dibebankan pada program PTSL tidak membuahkan pelanggaran yang mengakibatkan ada proses hukum terutama korupsi.

Selain itu, Firman juga minta Ombudsman ambil bagian mengawasi proses program PTSL ini sehingga nanti bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwa beberapa target sulit dicapai karena tidak adanya anggaran.

“Target ini bisa dicapai ketika pemerintah pusat mendukung standar sistem manajemen dan juga anggaran. Kalau tidak, ya sudah, apa adanya saja. Daripada beresiko terkena kasus hukum, dan kasihan juga pengabdiannya selama ini jadi sia-sia,” ujar Firman.

Komentar