oleh

DPD RI Minta KLHK Lihat Kerusakan Lingkungan Di Daerah

Jakarta, liputan.co.id – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun langsung dan menindaklanjuti permasalahan lingkungan hidup di daerah.

Sebab kata Ketua Komite II DPD Aji Muhammad Mirza Wardana, selama ini di daerah banyak wilayah-wilayah yang mengalami pencemaran yang mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan.

Demikian dikatakan Aji saat mengunjungi Kantor KLHK di Jakarta, Rabu (14/11), untuk membahas permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di daerah-daerah.

Dijelasakanya, beberapa informasi yang dimiliki KLHK berbeda dengan informasi yang beredar di masyarakat. Untuk menemukan fakta yang sesungguhnya, KLHK turun langsung ke daerah-daerah untuk menyusun kebijakan sesuai informasi yang sama.

“Mereka harus melihat langsung bagaimana sebenarnya kondisi hutan dan lingkungan hidup di daerah-daerah agar ada persepsi sama dengan masyarakat. Kita mengharapkan Kementerian LHK memberikan kebijakan yang berpihak kepada daerah,” pintanya.

Baca Juga :   Tim Pemantau DPD RI Puji Kecepatan P3JH Dan TGC Di Mekkah

Komite II mencatat ada banyak permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang harus segera ditindaklanjuti oleh KLHK terkait Banyak perusahaan yang dianggap yang belum memikirkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Akibatnya terjadi pencemaran lingkungan yang berimbas kepada masyarakat.

“Kebanyakan PR-PR terkait lingkungan hidup ini diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan. Menyebabkan pencemaran lingkungan dan berimbas kepada masyarakat sekitar. Ini yang menjadi salah satu poin penting yang kami sampaikan tadi,” kata Senator Kalimantan Timur itu.

Salah satu permasalahan dari masyarakat terkait lingkungan ujarnya, terjadi di Provinsi Bangka Belitung, sebagaimana diungkap Bahar Buasan.

“Pengelolaan kawasan Hutan Tanam industri (HTI) di Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung meresahkan masyarakat. Keberadaan HTI atas Nama PT APS ini masih menimbulkan kontra dari masyarakat di sekitarnya. Saya minta agar masalah tersebut segera diselesaikan karena berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga :   Senator Fahira: Peruntukan SKM Harus Disosialisasikan Masif dan Komprehensif

Senator Bangka Belitung menegaskan, perusahaan tetap bergerak untuk melakukan land clearing dari tanah tersebut, sedangkan masyarakat kata Bahar, mengklaim tanah itu akan menjadi milik masyarakat untuk dipergunakan.

Sedangkan Senator Provinsi Aceh Sudirman mengeluhkan operasi usaha tambang emas milik PT EMM di Beutong Ateuh Banggalang.

Menurutnya wilayah operasi PT EMM telah melampui pemukiman warga dan terus berkembang. Bahkan zonasi penambangan tersebut ditakutkan akan melampui Makam Aulia, destinasi wisata, termasuk peninggalan Cut Nyak Dhien.

Sudirman mensinyalir terdapat pemalsuan data masyarakat di awal tahap proses perizinan. Menurutnya tidak ada masyarakat yang merasa memberikan KTP terkait perizinan PT EMM, dan tiba-tiba telah keluar rekomendasi. Selain itu, keberadaan pertambangan tersebut ditakutkan akan merusak lingkungan karena melewati daerah penyanggah banjir.

“Kemudian dampak lingkungan sudah mulai tercemar. Yang mana sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial itu zona penyanggah banjir. Tapi kalau lokasi penambangan emas ini dikelola, daerah penyanggah banjir ini akan tergerus. Ini bagaimana ketentuan yang diberikan izin oleh pemerintah,” ungkap Senator yang akrab disapa Haji Uma ini.

Baca Juga :   Ketua DPD RI: Generasi Muda Harus Bangun Daerahnya

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan bahwa instansinya terus berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan dan hutan yang sehat untuk kepentingan masyarakat. Dirinya akan menindaklanjuti semua aspirasi yang disampaikan para Senator.

“Kami berupaya terus menemukan terobosan kebijakan. Jika memang ada ruang yang harus kami selesaikan, itu akan menjadi bagian penting dari kami yang harus segera dilakukan agar tidak ada lagi kerusakan di hutan atau lingkungan,” ujar Bambang.

Selain itu, Bambang juga berharap DPD tetap menjaga kondusiftias daerah dan selalu hadir menjadi jembatan antara daerah dengan pemerintah pusat, agar terjadi sinkronisasi tidak hanya pembangunan tetapi juga informasi,” pungkas Bambang.

Loading...