oleh

DPD RI: Perlu Perbaikan Regulasi Pemberdayakan Lanjut Usia

Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Novita Anakota menyatakan pentingnya peran pemberdayaan lanjut usia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pentingnya peran pemberdayaan lanjut usia tersebut menurut Novita, karena memang diamanatkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut dikatakan Novita saat menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Pakar Sosiologi dari Universitas Indonesia (UI) Dr. Erna Karim membahas Inventarisasi RUU kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia), di Ruang Rapat Komite III Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rabu (14/11).

Substansi dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 42 lanjut dia, antara lain membutuhkan peran aktif dari negara untuk menumbuhkan kemampuan berpartisipasi dan peran sosial dari kaum lanjut usia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Baca Juga :   DPD RI Optimis Dana Desa Bisa Sejahterakan Masyarakat

“Perlu ada perbaikan regulasi untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia. Disamping itu, perlu perhatian dan perlakuan khusus kepada lanjut usia dalam pelaksanaan pembangunan. Lanjut usia masih bisa diberdayakan dalam membantu pembangunan. Oleh karena itu, perlu regulasi yang menjadi pijakan,” ujar Novita.

Sementara Senator Yogyakarta Afnan Hadikusumo menambahkan bahwa pentingnya regulasi itu karena diperkirakan jumlah penduduk lanjut usia menurut data Badan Pusat Statistik bertambah menjadi 48,2 juta jiwa pada tahun 2035.

“Dulu tahun 70-an ada istilah baby booming, maka pemerintah pada saat itu menggalakan program keluarga berencana untuk menekan angka pertumbuhan penduduk. Dan hasilnya pada tahun 2035 nanti adalah hasil dari baby booming itu memasuki era penuaan/ ageing population dan ini harus menjadi fokus perhatian pemerintah dalam menetapkan strategi pembangunan ke depan,” kata Afnan.

Baca Juga :   DPD RI Dorong Pembangunan Pelabuhan di Daerah Dipercepat

Senada, Erna Karim mengakui bahwa peran Negara sangat besar untuk mengedepankan program pro lansia berkaitan dengan kemiskinan, pengetahuan, keterampilan, materi, relasi sosial, ketelantaran dan perlindungan.

“Pandangan konsep RUU ini nantinya perlu diperbaiki, memang benar bahwa usia tua sebagai proses alamiah, akan tetapi kaum lansia jangan disingkirkan tapi harus berdaya, mandiri, dan berkontribusi. Jika hanya hanya siklus alamiah hanya akan menjadi beban Negara nantinya. Selain itu, upaya preventif bisa dilakukan dalam proses sosialisasinya melalui agen-agen sosial, melalui media, keluarga dan institusi terkait dan memperbaharui regulasi dari pemerintah,” imbuh Erna.

Loading...