Bangkitkan Pariwisata Lampung, Kemenpar Gelar FGD dan Coaching Clinic Pembiayaan Usaha

JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus melakukan segala upaya untuk membantu pariwisata Lampung Selatan bangkit pasca tsunami. Sabtu (9/2), Kemenpar akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Coaching Clinic Pembiayaan Usaha Pariwisata di Kahai Beach Hotel.

Kegiatan ini akan diikuti kurang lebih 60 orang. Mereka adalah pelaku usaha pariwisata atau UMKM yang terkena dampak tsunami. Seperti pengusaha kuliner, homestay, koperasi, sanggar seni, dan pengrajin. Peserta juga dari Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan dan Dinas Perindustrian.

Narasumbernya, ada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dadang Rizki Ratman, Asdep Investasi Pariwisata Hengky Manurung, Wakil Bupati Lampung Selatan, Asdep Perlindungan Usaha (KemenKop & UMKM) Sutarmo, Kepala Divisi Evaluasi dan Pengkajian (LPDB-KUMKM) Muhammad Ade Nakolas dan perwakilan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Dadang Rizki Ratman mengatakan, FGD penting dilaksanakan. Sebab, target yang ingin dicapai adalah memulihkan dan mengembangkan destinasi.

“Caranya, melalui peningkatan perekonomian pelaku-pelaku usaha pariwisata dan UMKM. Karena itu, di FGD nanti masing-masing daerah membuat rekomendasi strategi yang tepat dalam mencari pembiayaan,” kata Dadang, Kamis (7/2).

Dia berharap, timbul sinergitas antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder dan pelaku-pelaku pariwisata. Tujuannya, untuk mengembangkan pariwisata di Lampung.

“Jadi, pemerintah kembali kepada khitahnya, mendukung, dan memfasilitasi. Karena harus dipahami konsepnya, pariwisata maju bila pelaku-pelakunya maju,” kata Dadang.

Dadang menyampaikan, ada sejumlah infrastruktur pariwisata yang terdampak. Di antaranya Pantai Tanjung Tuha, Pantai Minang Rua, dan Pantai Belebuk Kecamatan Bakauheni, kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Gazebo, pondokan, dan bangunan di sekitar pantai rusak parah.

Sementara Pantai Kunjir, Pantai Way Muli, Pantai Wartawan De Mention, Pantai Banding, Pantai Canti, Pantai Batu Kapal dan Pulau Sekepol, dan bangunan-bangunan (rumah-rumah penduduk) di sekitar pantai tersebut kondisi saat ini juga rusak parah.

“Dermaga Bom, Pantai Kedu, Pantai Ketang, Pantai Bagus, Pantai Tanjung Beo, Pantai Sapenan, Hutan Mangrove Grand Elty, Pantai Kalianda Resort, Pantai Merak Belatung, Pantai Marina, dan Pantai Teluk Nipah juga mengalami rusak parah,” tambah Dadang.

Yang dilaporkan rusak lainnya antara lain Pantai Suak Resort Pulau Sebesi, Pantai Alau-Alau dan Kahai Beach Resort (area playground dan waterboom hancur) dan Alau-Alau Resort.

Untuk infrastruktur aksesibilitas, jalur Bakauheni-Merak Banten aman, Dermaga Bom Kalianda sebagian rusak, dan Dermaga Canti rusak parah. Sementara akses jalan di sepanjang pantai di Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Kalianda sudah pulih kembali dilakukan satu arah untuk memperlancar pembersihan puing-puing.

“Amenitas yang rusak rata-rata berada di destinasi yang terdampak seperti cottage dan homestay. Juga rumah-rumah penduduk di sekitarnya,” pungkas Dadang.

Diharapkan dengan kegiatan ini banyak pelaku usaha pariwisata di dapat menggunakan fasilitas dari LPDB dan KUR sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, FGD ini bertujuan untuk mempercepat recovery sektor pariwisata di Lampung. Lewat FGD ini, Kemenpar menginisiasi sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memulihkan sektor pariwisata.

“Tujuannya untuk menampung usulan masyarakat dan stakeholder terkait. Kemenpar berkomitmen untuk melakukan pemulihan pariwisata di Provinsi Banten dan Lampung,” ujar Menpar Arief Yahya.

Untuk mencapai target itu, lanjut Menpar Arief, pihaknya memfokuskan pada tiga pilar pariwisata. Strategi pemulihan ‘Selat Sunda Bangkit’ difokuskan dalam 3 pilar pariwisata. Yaitu SDM dan kelembagaan, pemasaran, serta destinasi.

“Khusus pembiayaan, juga ada banyak cara yang bisa kita tempuh. Baik itu dari lembaga Pemerintah atau di luar Pemerintah,” pungkas Menpar Arief Yahya.

Komentar