Jakarta – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Budiono menyatakan reformasi mental yang digaungkan oleh pemerintah belum terlalu signifikan capaiannya di daerah-daerah.
Demikian dikatakan Budiono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/01).
“Isu Reformasi Mental ‘gaungnya’ sampai ke pelosok, tol laut juga gaungnya sampai keluar negeri sehingga sampai bertanya-tanya. Namun faktanya sampai sekarang belum terlalu signifikan pencapaiannya,” kata Budiono
Di daerah lanjutnya, masih belum bisa dikatakan sebagian besar terasa Reformasi Mental. Bahkan, sebagian kecil yang mungkin bisa melakukan reformasi birokrasi itu. “Kenyataan saat ini dari tahun ke tahun tidak banyak berubah,” tegas Budiono.
Senator asal Provinsi Jawa Timur itu menjelaskan, Indonesia sebenarnya berorientasi dengan kehutanan, peternakan, pertanian dan juga kelautan perikanan. Seharusnya pemerintah konsen ke sana, sehingga bisa mensejahterakan rakyat.
“Jadi perlu tenaga-tenaga terampil yang profesional termasuk para medis pun saya pikir juga kurang kompetitif juga. Masukan dari saya bagaimana mengalokasikan dana untuk melatih tenaga kerja Indonesia lebih terampil lebih kompetitif, bersertifikat, profesional sehingga laku dijual di mana-mana,” sarannya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI asal Provinsi Jawa Barat Ayi Hambali menjelaskan masalah konsitensi dari perencanaan ini, yaitu jangan sampai perencanaan ini di buat tetapi melaksanakannya tidak konsisten. “Untuk menjaga konsistensi maka barangkali ini Undang-Undang Bappenas yang harus kita usulkan agar Bappenas itu benar-benar menjadi leader dalam pembangunan,” harapnya.
Dalam rapat yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan target pertumbuhan ekonomi ke depan akan terasa sulit. Apalagi pencapaian 1968-1979 saat ekonomi Indonesia tumbuh 7,5 persen per tahun. “Sekarang tumbuh 5 persen sudah bagus dan sulit mencapainya,” ujar Bambang.
Dia menilai, Indonesia mengalami permasalahan struktural yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Misalnya produktivitas industri, khususnya manufaktur, dan tenaga kerja.
“Tantangan industri manufaktur ke depan ialah meningkatkan nilai tambah agar bisa mendorong daya saing. Hal ini bakal mendorong kemampuan produk dalam negeri untuk bersaing dengan produk negara lain di pasar ekspor. Untuk itu, ke depan pemerintah harus melanjutkan reformasi struktural untuk membangkitkan sektor manufaktur,” imbuh Bambang.
Komentar