Politikus NasDem: Jangan Alergi dengan Sinergi Kewenangan Antarkementerian

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah mengatakan sinergi antar-kementerian sangat diperlukan untuk penegakan hukum sektor lingkungan. Oleh katrena Sulaeman mengingatkan di antara kementerian tidak alergi dan tidak perlu takut akan terjafdi tumpang-tindih wewenang dalam menjalankan tugas institusi eksekutif.

Demikian dikatakan Sulaeman usai mengikuti Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau kayu merbau Papua ilegal yang berhasil di sita Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gresik, Jawa Timur, minggu lalu.

Ia meminta KLHK dan Kementerian Perindustrian tidak beranggapan bahwa sinergi merupakan sebuah masalah, karena sinergi sangat dibutuhkan untuk menunjang program pemerintah.

“Perlu komunikasi antar-kementerian ini. Sinergi itu perlu, tidak boleh dianggap sebagai sebuah masalah, karena campur tangan antara satu dengan yang lainnya. Kita butuh sinergi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. untuk memperkuat sebuah aturan ini untuk dilaksanakan secara sempurna di lapangan,” ujar Sulaeman, lewat rilisnya, Selasa (16/3/2019).

Menurut politikus Partai NasDem itu, jika sinergi ini dianggap sebagai sebuah masalah, maka akan terjadi kebingungan dan hal ini dianggap benar adanya karena telah terjadi berulangkali di lapangan. Ia mendorong agar seluruh eksekutif hingga aparat penegak hukum dapat saling bersinergi menyelesaikan persoalan lingkungan yang belum terselesaikan ini.

“Buktinya, di Gakkum juga aparatnya tidak tahu menahu apa yang harus dilakukan, kemudian mereka hanya menyalahkan pengusaha. Sudah saya sampaikan mengenai prosedur kayu tersebut, jika aparatnya paham ya tahan saja di sana, tidak boleh dikeluarkan lagi. Saya kira ini ada salah di sini, sehingga kita bisa mencurigai bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Masalah sinergi ini harus jadi perhatian kita bersama,” pungkas anggota DPR dari daerah pemilihan Papua itu.

Komentar