LIPUTAN.CO.ID

Nusantara

Pantaskah Sopi Dilegalkan? Dialektika Idealisme Ambon Gelar Diskusi Publik

LIPUTAN MALTENG,-Ambon Komunitas Dialektika Idealisme Ambon, yang terdiri dari beberapa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, mengusung program Focus Group Duscussion, guna membahas pro-kontra minuman tradisional sopi. Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber, dari kalangan legislatif, budayawan dan pakar hukum. Kegiatan dilakukan di Gedung Aula DPRD Kota Ambon, Sabtu 13 April 2019 kemarin.

Narasumber yang hadir diantaranya, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, Budayawan Maluku, Rudi Fofid, dan Sostones Y Sisinaru. Akademisi Fakultas Hukum Unpatti Ambon.

Edigam Neira Takartutun, selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan guna mencari solusi tentang polemik pelegalan sopi di Maluku.

"Polemik yang terjadi di masyarakat Maluku akhir-akhir ini, mengenai pelegalan sopi tentunya memicu reaksi pro dan kontra pendapat dikalangan masyarakat, ini yang membuat kami hadirkan diskusi ini dengan narasumber yang kompeten," katanya lewat rilis yang diterima redaksi.

Menurutnya, didalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2008 tentang pengawasan, pengendalian, dan peredaran minuman beralkohol, ada pada Pasal 18 ayat(1).

"Yang menyatakan, minuman tradisional (sopi) dilarang diedarkan dan diperjualbelikan, selanjutnya ayat(2) menyatakan bahwa minuman tradisional (sopi) hanya dapat digunakan untuk keperluan upacara-upacara adat sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan mendapatkan izin dari pihak kepolisian," paparnya.

Lain sisi, kata dia, meski keberadaannya ilegal, namun sopi telah berakar dalam kehidupan sebagian masyarakat Maluku. Inilah yang menjadi dilema Pemerintah Daerah.

"Sopi hadir dalam banyak upacara atau pesta-pesta adat. Dalam keseharian pun Sopi selalu hadir di tengah sebagian Masyarakat Maluku. Hal itulah yang menjadi dilema bagi pemerintah daerah untuk menertibkannya." katanya Edigam yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura ini.

Sementara itu, dari hasil diskusi, dari presfektif politik selaku Wakil Ketua DPRD kota Ambon, Rustam Latupono, lebih menekankan kepada fungsi dewan itu sendiri dengan mencermati persoalan sopi.

Sopi perlu atau tidak dilegalkan, hal itu akan dikembalikan pada Pengambilan Keputsan di Parlemen.

Namun secara pribadi, Latupono lebih menolaknya. Hal ini sebab dirinya seorang muslim yang terdapat larangan-larangan soal minuman keras.

Sementara itu, dari prespektif budaya, Rudi Fofid, lebih menekankan kepada kearifan lokal. Bahwa Sopi merupakan salah satu minuman khas Maluku yang dikelola secara tradisional, serta mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat

Sementara itu, Sostones Sisinaro.
Selaku Akademisi Fakultas banyak mengkaji dari sisi Sosiologi Hukum, tentang bagaimana Pengaturan mengenai Sopi.

Pengendaliannya, penggunaannya, pemanfaatannya yang nanti dituangkan kedalam satu peraturan daerah.

Pemerintah turut mengontrol Distrubusi Sopi, pemakainnya, menurunkan kadar alkoholnya, meminum sopi ditempat yang telah disediakn, selebihnya itu lebih kepada kajian sosiologi hukum dan peraturan Perundang-undangan. (*/)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top