oleh

Politisasi Rastra, Kaur Pemneg Tananahu Jadi Tersangka

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan Negeri Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Felix Laiyan ditetapkan menjadi tersangka kasus Politisasi Beras Masyarakat pra Sejahtera (Rastra).

Kasat Reskrim Polres Malteng AKP Sahirul Awab yang dikonfirmasi mengakui hal itu.

"iya mas benar,kita sudah menetapkan tersangka dalam kasus Politisasi Rastra di Tananahu beberapa waktu lalu," tandas Awab, saat di konfirmasi Liputan.co.id melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 13 April 2019.

Kasat juga membenarkan tersangka politisasi Rastra beberapa waktu lalu itu adalah staf pemerintahah negeri Tananahu. "Iya mas. benar Kaur Pemerintah Negeri Tananahu bernama Felix Layan," ungkapnya.

Meski tidak menjelaskan detail penetapan Laiyan sebagai tersangka, namun Dia menjelaskan, kasus ini akan segerah di rampungkan untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca Juga :   Memupuk Harapan, Mengejar Ketertinggalan Melalui TMMD

"nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. intinya kasus ini akan kita tuntaskan untuk dapat diserahkan ke JPU," tandas Kasat.

Sebelumnya Bawaslu Maluku tengah, akhirnya memutuskan kasus tersebut sebagai bentuk pelanggaran pidana pemilu.

“Setelah semua pihak kita klarifikasi, termasuk saksi ahli hukum Unpatti maka sejak , Kamis malam tadi Bawaslu telah melakukan rapat pleno dan memutuskan bahwa kasus Rastra Tanananu adalah pelanggaran pidana pemilu. Keputusan itu kemudian disampaikan dalam rapat tahap dua di tingkat sentra Gakumdu yang kemudian diputuskan semua berkas memenuhi rampung,” tandas Abdul Sukur Amahaoru ,Koordinator Gakumdu Malteng kepada Liputan, melalui sambungan telponnya, beberapa waktu lalu.

Dikatakan keputusan Bawaslu Malteng dan kemudian telah disahkan dalam rapat tahap dua pada tingkat Gakumdu itu sebab setelah melakukan kajian dan dari hasil klarifikasi saksi saksi termasuk saksi ahli bidang hukum, dapat disimpulkan bahwa kasus pembagian Rastra disertai alat peraga kampanye calon anggota legislative di Negeroi Tananahu itu adalah bentuk pelanggaran pemilu.

Baca Juga :   Hasil Rekap Kab. Malteng: Baileo Unggul 9 Kecamatan, Santun Hanya 3 Kecamatan

“rapat tahap dua gakumdu, juga telah memutuskan bahwa kasus Rastra Tananahu adalah pelanggaran pidana bersifat pelanggaran pidana. Oleh sebab itu terhitung hari ini, kamis 4 april 2019 berkas pelanggaran pidana pemilu itu dilimpahkan ke penyidik kepolisian,” jelasnya.

Dia mengharapkan penyidik juga dapat bekerja cepat, agar pelanggaran pidana pemilu dari kasus politisasi rastra itu dapat ditindak lanjuti dengan cepat agar prosesnya dapat dilanjutkan ke jaksa penuntut umum untuk disidangkan.

“semua sudah lengkap. Kalau tidak lengkap otomatis dalam pleno ditingkat bawaslu kasus ini tidak mungkin dapat diteruskan untuk ditetapkan dalam Rapat tahap dua pada sentra gakumdu. Kami berharap penyidik dapat bekerja cepat, sehingga kasus ini dapat ditangani dengan baik sampai pada tingkat sidang di pengadilan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat. Tentu harapan ini dimotori harapan agar dapat menjadi pelajaran bagi pihak lain dan semua masyarakat dan peserta pemilu, untuk menjaga proses pemilu serentak ini berjalan lancar dan demokratis tanpa adanya pelanggaran yang berarti,” tutup Amahoru.

Loading...
loading...