oleh

Senator Aceh Sebut Referendum Solusi Damai Warga Aceh

Aceh – Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fachrul Razi meminta Pemerintah Pusat untuk bersikap dan merespon rakyat Aceh yang mewacanakan digelarnya referendum.

Wacana referendum dinyatakan oleh Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, yang mengeluarkan pendapat agar Aceh minta referendum karena di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi.

“Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja,” kata Mualem, dalam sambutannya pada peringatan Kesembilan Tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam.

Baca Juga :   Senator Papua Anggap Penanganan KLB Di Asmat Cepat dan Tepat

Menurut Fachrul, penyataan Mualem bukanlah pernyataan biasa, dan ini serius dan memiliki arti penting. “Ini yang berbicara Mualem, jadi ini bukan wacana lagi tapi satu sikap politik yang tegas untuk menjawab quo vadis Aceh ke depan menghadapi Indonesia yang terus menuju pada kehancuran dan kegagalan dalam berdemokrasi,” kata dia.

Bahkan Senator asal Provinsi Nanggroe Aceh Darrusalam ini menegaskan bahwa Referendum adalah mekanisme demokrasi dalam memberikan hak politik rakyat untuk menentukan masa depannya. Referendum ujarnya lagi, adalah solusi damai untuk Aceh dan hak konstitusional setiap warga negara. Referendum dapat diartikan penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum.

Biasanya lanjut Fachrul, Referendum digunakan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung tentang hal-hal fundamental yang menyangkut nasib dan masa depan rakyat sendiri.

Baca Juga :   Agar Tragedi Sipadan-Ligitan Tak Terulang, DPD RI Siapkan RUU Ini

“Mengapa saya berbicara Referendum? Karena saya wakil Aceh di Pusat. Jika Rakyat Aceh menginginkan referendum, sebagai wakil Aceh sangat wajar saya memperjuangkan itu,” pungkasnya.

Loading...

Komentar