PKS Ingatkan Konsolidasi Partai Politik Jangan Melemahkan DPR

Jakarta – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaeni menyatakan wajar partai politik membangun sebuah konsolidasi untuk berebut kekuasaan di Parlemen. Masalahnya menurut Jazuli, konsolidasi yang ujung-ujungnya koalisi hendaknya ditujukan untuk membela kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, bukan kekuasaan.

Hal tersebut dinyatakan Ustadz Jazuli Juwaeni dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema “Konsolidasi Partai Politik di Parlemen Pasca-Pemilu 2019”, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (16/6/2019).

“Lumrah partai politik berebut kekuasaan melalui konsolidasi di DPR. Tapi kekuasaan itu harus untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Jangan cuma untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan sehingga fungsi DPR sebagai institusi wakil rakyat jadi lemah,” kata Juwani.

Selain itu ujar Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Banten ini, konsolidasi harusnya juga diupayakan untuk menjaga harkat dan martabat kelembagaan DPR yang oleh konstitusi ditugaskan menjaga dan mengawal pelaksanaan kekuasaan dalam hal ini eksekutif dan yudikatif. “Jangan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan kekuasaan, namun melemahkan fungsi-fungsi DPR,” tegasnya.

Sebagai institusi politik, Jazuli bisa memahami munculnya fraksi-fraksi pendukung pemerintah. Tapi kalau ada indikasi kuat pelanggaran terhadap konstitusi oleh kekuasaan, harusnya DPR satu yaitu mengawasi penyelenggaraan negara.

Oleh karena itu ujar Jazuli, Fraksi PKS di DPR akan siap menerima kenyataan jika partai Dakwah ini tidak memperoleh kursi pimpinan DPR. “Tidak akan masalah jika Fraksi PKS belum mendapat kursi Pimpinan di DPR karena memang segitu kemampuan kami saat ini. Apalagi urutan kursi Pimpinan DPR berdasar pada banyaknya kursi yang didapat oleh fraksi-fraksi,” imbuhnya.

Namun demikian Jazuli optimis Fraksi PKS berpeluang besar untuk mendapat kursi pimpinan di MPR RI karena proses pemilihannya berdasarkan paket yang sangat ditentukan oleh kompromi politik nantinya.

“Namun kompromi politiknya jangan pragmatis. Malu kita kepada rakyat dan kepada ke-Tuhan-an di samping menjaga azas check and balanced. Apa pun perkembangan yang terjadi di negeri ini, check balanced tak boleh ditinggalkan. Itu lebih penting ketimbang konsolidasi dan berkoalisasi tapi tidak melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan MPR dan DPR nantinya.

Oleh karena itu, Jazuli sangat berharap media massa berperan maksimal dalam mengawasi pelaksanaan konsolidasi dan koalisi di Parlemen. Kalau karena konsolidasi atau koalisi ini menyasar kepada pelemahan check and balanced maka itu sama saja artinya dengan hancurkan demokrasi. “Kita hormati konsolidasi dan koalisi, tapi jaga amanat konstitusi terhadap MPR dan DPR,” pungkasnya.