oleh

Politikus Gerindra: Prioritaskan Pembangunan Daerah Tertinggal

Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) diminta memprioritaskan Anggaran Tahun 2020 untuk pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk menjadi daerah mandiri dengan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Demikian juga halnya dengan sebaran penduduk, menurutnya juga perlu terus dilakukan dalam persatuan dan kesatuan bangsa. “Saya harap anggaran Kementerian DPDTT bisa memprioritaskan hal itu,” pinta Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri DPDTT, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Untuk itu lanjut politikus Partai Gerindra ini, terkait anggaran kementerian yang dipimpin Menteri DPDTT Eko Putro Sandjojo yang terus turun itu, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan pagu kebutuhan TA 2020, untuk membiayai program-program prioritas.

Baca Juga :   Ini Formasi Khusus CPNS 2018

“Pagu awal Rp9 triliun, terus turun menjadi Rp7 triliun, kemudian menjadi Rp6 triliun dan sekarang turun lagi menjadi Rp3,19 triliun. Padahal, pagu kebutuhan sebesar Rp7,4 triliun. Kita akan perjuangkan bersama, mengingat kementerian ini penting untuk memajukan bangsa,” ujar Fary.

Sementara Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono berharap Menteri DPDTT mampu membawa Indonesia kembali menjadi pengekspor pangan terbesar di dunia. Menurutnya, desa bisa menjadi supporting bagi Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi pertanian.

“Saat ini luas wilayah desa 1,2 juta hektar, pemukiman untuk orang desa mecapai 800 ribu hektar, sudah tidak ada keseimbangan. Di luar negeri, desa disembunyikan, yang ditonjolkan pertanian. Akhirnya mereka berhasil meningkatkan pangan, sehingga masyarakat desa menjadi sejahtera. Saya harap ini bisa diterapkan di sini,” pinta Bambang.

Baca Juga :   Kemenperin Dorong Peningkatan Kemitraan Industri Mamin dengan Petani

Sebelumnya, Eko Putro Sandjojo menyampaikan, kebijakan pembangunan TA 2020, pertama mengentaskan 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Kedua, mendorong 5000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Ketiga, revitalisasi 63 kawasan transmigrasi. Keempat, revitalisasi 40 Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN). Terakhir, mengentaskan 58 daerah tertinggal.

Menurut Menteri Eko, strategi yang dilakukan antara lain, peningkatan konektivitas antar-wilayah pedesaan dan perkotaan, peningkatan usaha pascapanen komoditas pertanian, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan, penguatan pariwisata desa dan digitalisasi perdesaan. Untuk mewujudkan kebijakan itu dibutuhkan anggaran sebesar Rp7,4 triliun untuk membiayai kegiatan prioritas.

“Diantaranya melanjutkan pendampingan di 7495 desa, penguatan Bumdes, pengembangan industri pascapanen, peningkatan konektivitas, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses pemasaran produk pedesaan melalui digitalisasi, peningkatan desa wisata, peningkatan pelayanan sosial dasar, khususnya penanganan stunting di pedesaan dan fasilitasi sertifikasi lahan atau tanah transmigrasi,” ungkapnya.

Loading...

Komentar