oleh

Politikus PPP: Kami Bukan Tukang Stempel

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta para mitra kerjanya untuk menyerahkan rencana kerja dan program hingga satuan tiga. Permintaan itu menurut Arsul sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) Pasal 227 Ayat 3.

Meski Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa DPR RI tidak membahas program satuan tiga, namun mitra kerja kata politikus PPP itu, harus menyerahkan program satuan tiga kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait.

Loading...

“Kalau bapak dan ibu membaca UU MD3 Pasal 227 Ayat 3, di sana tercantum bahwa paling lambat tiga puluh hari setelah APBN diketuk, maka para mitra kerja dari masing-masing Komisi di DPR harus menyerahkan satuan tiga kepada DPR,” kata Arsul saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan jajaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komnas HAM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Baca Juga :   Silaturahim Kebangsaan, Pimpinan MPR RI Sambangi DPP PAN

Bersama satuan tiga itulah, kata Sekjen PPP itu, menjadi dasar bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya atas kinerja dari para mitra kerjanya. Sayangnya, sampai hari ini para mitra kerja Komisi III DPR RI belum juga menyerahkan satuan tiga dari tahun anggaran 2018, apalagi tahun 2019.

Padahal satuan tiga itu tegas dia, berguna bagi DPR untuk menilai pengajuan anggaran dari para mitra kerjanya pada tahun anggaran berikutnya.

“Komisi III kan bukan tukang stempel yang setuju atau tidak setuju. Kami ingin melihat apakah pengajuan anggaran dari bapak dan ibu selaku mitra kerja kami itu makes sense atau tidak dari sisi politik anggaran. Untuk mengukur makes sense atau tidak itulah salah satunya dengan melihat satuan tiga yang telah dijalankan. Karena tupoksi bapak dan ibu pada dasarnya tidak berubah. Sehingga kami sudah tahu juga anggarannya seperti apa,” ungkap Arsul.

Baca Juga :   Putusan MK Ini Dinilai Menyulitkan DPR Melakukan Pengawasan

Atas dasar itulah, wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah X itu juga diamini oleh Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR yang hadir dalam rapat tersebut. Ia pun meminta agar satuan tiga dalam tahun anggaran 2019 ini segera diserahkan kepada Komisi III DPR RI. Satuan tiga merupakan dokumen anggaran yang memuat deskripsi program beserta rincian alokasi pagu anggaran per program.