oleh

Bahas RUU Pelayaran: Senator Bengkulu: Jangan Sampai Revisi Ini Susahkan Pelaku Usaha di Daerah

Jakarta – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah ahli bidang transportasi dan pelayaran membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Rabu (10/7/2019.

Keempat ahli dimaksud adalah Ibrahim Khoirulrahman dari Samudera Indonesia, Ajiph Razifwan Anwar dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Yandri Kurniawan Ahli Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia (UI), serta Siswanto Rusdi, Direktur The National Maritime Institut (NMI).

Menurut Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, RDPU itu digelar karena ada beberapa alasan yang mendorong agar revisi UU Pelayaran segera dilaksanakan karena terjadinya tumpang tindih kebijakan di sektor pelayaran dan usia UU tersebut sudah lebih dari 10 tahun.

“Komite II DPD RI berterima kasih atas dukungan dan masukan yang disampaikan para ahli transportasi dan pelayaran dalam rangka revisi UU Pelayaran yang diinisiasi oleh DPD,” kata Aji Muhammad Mirza Wardana, saat memimpin RDPU.

Baca Juga :   Paripurna Tetapkan Dua RUU Ini Sebagai Inisiatif DPD RI

Dalam paparannya, Ibrahim Khoirulrahman menjelaskan, RUU ini harus memberi ruang agar dunia pelayaran bisa memberi kontribusi yang signifikan kepada perekonomian nasional. Alasannya, Indonesia sebagai negara kelautan memiliki potensi yang sangat besar dalam perekonomian.

“Namun, saat ini kontribusinya baru satu digit, jauh lebih kecil di banding sektor darat maupun udara. Padahal sektor pelayaran tergolong padat modal,” ungkap Ibrahim.

Senada, Dewan Penasehat MTI Ajiph Razifwan Anwar mengingatkan tentang biaya logistik di tanah air yang tergolong mahal di Asia, yakni 24 persen dari Product National Bruto (PDB). Ajiph Razifwan mendesak, dengan UU yang akan direvisi nanti, biaya logistik perlu segera diturunkan. “Kita bangun infrastruktur pelabuhan mahal-mahal, harusnya bisa menurunkan biaya logistik yang cukup tinggi,” ujarnya.

Baca Juga :   Bahas RUU Pelayaran, Senator Lampung: Hadirkan Negara Di Pelabuhan, Jangan Mafia

Dia tambahkan, dalam RUU Perubahan atas UU tentang Pelayaran, perlu penegaskan tentang tugas dan fungsi regulator pelabuhan. Regulator pelabuhan tidak hanya menjamin dan mengawasi kelancaran arus barang di pelabuhan, juga bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja operasional pelabuhan, sesuai standar Ïnternational Best Practices, sehingga kontribusi terhadap perekonomian nasional jadi optimal serta efisiensi sektor logistik dan daya saing kapal nasional dapat tercapai.

Dalam RDPU ini juga muncul desakan agar RUU yang tengah dibahas perlu memberi ruang kepada daerah terkait kewenangan di bidang pelayaran, terutama sektor pelabuhan. Selama ini, ungkap Siswanto Rusdi, aktifitas di pelabuhan yang cukup padat ternyata tidak berkorelasi dengan kontribusi yang diterima daerah. “Namun, kontribusi terhadap daerah yang aktivitas pelabuhan dengan pelayarannya yang sangat padat, tidak signifikan, sehingga ada kecemburuan,” ujar Siswanto.

Baca Juga :   Jumlah Lansia Membesar, DPD RI: Bukti Pembangunan Manusia Berhasil

Dalam RDPU, Anggota DPD RI asal Provinsi Bengkulu Ahmad Kenedi berharap, revisi UU Pelayaran itu nantinya membuat pelaku usaha yang berurusan dengan pelabuhan dan pelayaran bisa berusaha dengan lebih mudah dan efisien. “Jangan sampai peraturan yang kita buat malah menyusahkan pelaku usaha di daerah. Yang diperlukan, bagaimana Rancangan Undang-undang Perubahan lebih efektif ketika diimpleentasikan,” pinta Ahmad Kennedy.

Diketahui, pembahasan RUU Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2008 ini sudah berlangsung sejak Januari lalu. Selain mengundang ahli transportasi, Komite DPD RI juga mengundang berbagai pihak, untuk mendapat masukan, diantaranya dari Kementerian Perhubungan, INSA (Indonesian National Shipowners Association), asosiasi pengusaha pelayaran niaga. Ini merupakan RDPU terakhir, dan Komite II DPD akan melakukan uji sahih di Padang, 15 Juli 2019 nanti.

Loading...
loading...