oleh

Fahri Hamzah Sarankan Jokowi Terbitkan Perppu Penyadapan

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan di negara demokrasi, setiap warga negara punya hak untuk berkomunikasi dan memiliki hak-hak kerahasiaan. Hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memiliki hak-hak kerahasiaan itu menurutnya, dilindungi oleh Konstitusi karena melekat sebagai hak asasi manusia (HAM).

“Karena berkomunikasi dan kerahasiaan adalah HAM, maka setiap tindakan penyadapan yang di dalam bahasa agama disebut ‘mengintip’ adalah dosa besar. Prilaku mengintip itu sama dengan tindakan memakan bangkai daging teman sendiri. Agar hal itu tidak terjadi, maka harus ada izin dari penegak hukum, dalam hal ini adalah Hakim,” kata Fahri, dalam Forum Legislasi “RUU Penyadapan Pangkas Kewenangan KPK?”, di Gedung DPR RI, Senayan – Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Baca Juga :   Politikus PKS Anggap Pemerintah Telat Atasi Harga Avtur

Dia jelaskan, kenapa izin mengintip itu harus izin Hakim?, karena penegak hukum dalam hal ini Hakim, karena Hakim itu dalam perspektif Negara Berketuhanan ada wakil Tuhan di muka bumi. “Makanya mengintip itu izinnya ke Hakim,” tegas inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) itu.

Meski demikian, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menegaskan bahwa mengintip boleh dilakukan hanya dalam dua hal, pertama oleh Presiden dan untuk keamanan Presiden. “Untuk dua hal tersebut maka Negara membentuk Badan Intelijen Negara atau BIN dan hasil pengitipannya itu hanya boleh dipakai untuk kepentingan keamanan Presiden dan Negara,” tegas dia.

Berdasarkan kerangka bernegara demokrasi itu pula lanjut Fahri, sudah tepat Mahkamah Konstitusi di tahun 2010 membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyadapan, karena penyadapan harus diatur oleh Undang-Undang, tidak boleh diatur melalui satu regulasi di bawah Undang-Undang.

Baca Juga :   Politikus PKS: Jokowi Bertanggungjawab atas Tragedi Wantimpres?

“Melihat begitu urgennya Undang-Undang tentang Penyadapan itu, mestinya PP yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan saja sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Bawa itu ke DPR RI untuk sesegera mungkin dijadikan Undang-Undang,” usul Fahri.

Ditegaskan Fahri, sesungguhnya kehadiran UU Penyadapan ini sudah sangat terlambat. Kalau saja ada di antara negara-negara di dunia yang mengendus isu bahwa praktik penyadapan di Indonesia dilakukan oleh pemerintah tanpa landasan hukum dalam hal ini Undang-Undang, bisa cacat keutuhan demokrasi yang dibangga-banggakan ini. “Penegakan HAM di Indonesia bisa dicoret oleh dunia internasional dan bisa dijadikan sebagai bahan untuk kampanye buruk di luar negeri,” tegasnya.

Ditambahkan Fahri, sebagai Negara Demokrasi, penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus percaya bahwa hukum bisa meregulasi semua kekuasaan negara secara baik. Kalau ada di antara institusi Negara tidak percaya hukum, maka sama saja dengan mengundang paham-paham otoriter kembali terjadi di Indonesia.

Baca Juga :   Warga NU Purworejo Dukung Penuh KH. Maruf Amin

“Makanya saya menyarankan Pak Jokowi, terbitkan saja Perppu tentang Penyadapan bawa ke Parlemen ini dan berlaku secara umum tanpa terkecuali, termasuk KPK,” pungkas Fahri.

Loading...
loading...