oleh

Banggar DPR Pelototi RAPBN 2020

Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mulai melakukan pendalaman dan penelahaan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 beserta Nota Keuangannya yang telah dibacakan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus lalu.

“Pertama, kita mengesahkan rancangan jadwal acara RAPBN 2020 sebagaimana kita lihat, dan rancangan itu bersifat fleksibel sesuai perkembangan pembahasan. Hasil ini sudah dibahas di rapat internal Banggar,” kata Ketua Banggar DPR Kahar Muzakir, di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Usulan ini pun dijawab setuju oleh perwakilan Pemerintah yang diwakili antara lain oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti.

Baca Juga :   Majukan Ekosistem, OPPO Kumpul 200 Pengembang Aplikasi di Indonesia

Setelah pengesahan rancangan jadwal acara, rapat dilanjutkan dengan pembahasan pokok-pokok RAPBN 2020, Anggota Banggar DPR RI lebih banyak mendengar penjelasan dari Menkeu Sri Mulyani. “Setelah pengesahan rancangan jadwal acara, maka acara selanjutnya mendengarkan pemaparan Pemerintah terkait pokok-pokok RAPBN 2020,” ujar Kahar.

Pendalaman RAPBN 2020 ini dimulai dengan isu pemindahan ibu kota negara. Dalam rapat ini Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa hal itu akan dimasukkan dalam postur anggaran di RAPBN 2020. Namun belum dimasukkan secara keseluruhan yang membutuhkan biaya Rp466 triliun.

Bambang menyampaikan struktur pembiayaan pemindahan ibu kota berasal dari APBN sebanyak 20 persen. Ia menjelaskan, Pemerintah menargetkan sejumlah infrastruktur dasar sudah mulai dibangun di ibu kota baru pada tahun depan. “Ya baru tahap awal, kan targetnya memang tahun depan. Infrastruktur dasar mulai tahun depan,” ucap Bambang.

Loading...
loading...