oleh

DPR Ingatkan, Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk UU

Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang larangan mantan koruptor mengikuti Pilkada harus merujuk kepada Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Kalau kemudian pembahasan itu harus menuju kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ini juga butuh waktu, baik untuk inisiatif pemerintah maupun nanti pembahasannya di DPR,” kata Herman usai pertemuan Komisi II DPR RI dengan delegasi House Democracy Partnership (HDP), di Ruang Tamu Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Politikus Partai Demokrat itu mengaku tidak mempermasalahkan adanya larangan mantan koruptor mencalonkan diri di Pilkada 2020 nanti, asalkan Peraturan KPU (PKPU) yang terkait hal itu berdasarkan usulan yang diterima KPU serta menunggu tanggapan dari DPR RI, serta selama urgensi yang diusulkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :   Pilih Anggota BPK, DPR RI Dinilai DPD RI Langgar UU

“Peraturan KPU bisa saja untuk menentukan apapun usulan yang dianggap bahwa KPU menerima usulan itu dan kemudian dikonsultasikan peraturan KPU itu kepada Komisi II DPR. Apakah nanti tanggapan di DPR, tentu melihat terhadap urgensinya apa yang diusulkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tegas Herman.

Terakhir, Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu menjelaskan PKPU yang bertentangan dengan UU dan membutuhkan revisi, namun dalam penyusunan revisi undang-undangnya dilakukan di periode yang akan datang. “Oleh karena itu saya kira kalau memang PKPU tersebut bertentangan dengan UU dan membutuhkan revisi tentu tinggal Perppu dan kalaupun akan menyusun UU revisinya tentu ini bisa di periode yang akan datang,” pungkas Herman.

Loading...
loading...