oleh

Kalah PK, Ahli Waris Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh Mengadu Ke Senator Bali

Denpasar – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gede Pasek Suardika menerima warga dan ahli waris Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh, di Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Bali, di Kota Denpasar, Kamis (1/8/2019).

Kedatangan ahli waris Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh menemui Gede Pasek Suardika untuk mengadukan sengketa lahan Pura di daerah Banjar Babakan, Canggu, Kuta Utara.

Loading...

“Saya apresiasi langkah positif warga selaku pengempon dari Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh yang menuntut keadilan atas proses hukum yang telah berlangsung dan berharap agar Pura yang telah berdiri di lahan sengketa tetap menjadi Pura untuk tempat peribadatan warga dengan cara yang baik,” kata Pasek.

Baca Juga :   DPD RI Minta BOPI Berperan Lahirkan Atlet Profesional

Lebih lanjut, Senator asal Provinsi Bali menyayangkan anatomi hukum Mahkamah Agung yang tidak begitu menguasai tentang hukum adat di Bali. Karena itu, mantan Ketua Komisi III DPR RI itu mendorong lembaga peradilan agar berhati-hati menangani kasus terkait dengan bangunan suci. “Bukan hanya pengempon di sana yang merasa memiliki, juga seluruh masyarakat daerah di Bali karena adanya ikatan darah persaudaraan,” ungkap Pasek.

Selain itu, Pasek juga akan mempelajari dan membantu berkoordinasi dengan pihak terkait dengan masalah ini. “Lembaga peradilan di Indonesia agar memperhatikan hal-hal kearifan lokal terkait hukum adat setempat,” pintanya.

Terakhir, kepada warga yang menyampaikan aspirasi, Gede Pasek juga berkomitmen untuk mencarikan solusi terbaik dan tetap memperjuangkan keadilan dengan cara-cara yang terhormat.

Baca Juga :   Vonis Bebas Sofyan Basir, Fahri Hamzah: Dinamika Sehat Negara Hukum

Diketahui, terdapat 45 KK pengempon Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh terancam kehilangan hak waris atas tanah dan Pura tersebut hingga dibongkar dan digusur. Walaupun dari beberapa kali persidangan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) pihak pengempon dimenangkan, namun akhirnya pengempon dinyatakan kalah melalui Peninjauan Kembali (PK) yang diputus pada tanggal 6 Agustus 2018.