oleh

KSSK Diminta Lebih Bersinergi dengan Orientasi Kebijakan Fiskal

Jakarta – Terjadinya defisit keseimbangan primer sejak tahun 2012, adalah konsekuensi logis ketika pemerintah menetapkan strategi kebijakan fiskal ekspansif dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Celakanya menurut Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, selama ini kas pendapatan negara belum mampu meng-cover seluruh kebutuhan belanja hingga akhirnya negara selalu defisit.

“Kondisi keseimbangan primer yang defisit bukanlah sesuatu yang baik dalam kebijakan fiskal. Patut diapresiasi walaupun defisit APBN melebar di banding tahun sebelumnya, namun defisit keseimbangan primer justru menyusut yaitu hanya Rp1,8-1,9 triliun,” kata Heri, lewat rilisnya, Jumat (30/8/2019).

Untuk meningkatkan keseimbangan primer lanjut Heri, tergantung kepada upaya pemerintah mendorong pendapatan negara yang lebih baik. Dampak secara parsial di sektor infrastruktur masih dibatasi sebagai dampak langsung pada fase konstruksi, sehingga yang tercatat adalah pekerja konstruksi, belum pada fase pemakaian atau operasional.

Baca Juga :   BKSP DPD RI: Ini Resep Menangkan Persaingan Wisata Di MEA  

Selain itu, Heri pula menyinggung APBN 2020 yang bertajuk “meningkatkan daya saing dan SDM. Politikus Partai Gerindra ini melihat, mandatory spending di sektor pendidikan dan kesehatan yang masing-masing dialokasikan sebesar 20 persen dan 10 persen dari total APBN 2020, masih perlu dipertanyakan. “Tema kebijakan APBN tersebut kelak harus mampu menunjang kesempatan kerja dan tingkat pendapatan yang layak,” tegasnya.

Kesempatan kerja yang luas dan tingkat pendapatan yang layak itu pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan negara. Sementara dari paparan yang disampaikan pemerintah imbuhnya, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih berorientasi pada kebijakan pemerintah dalam menjaga daya saing investasi dan ekspor antarnegara.

Baca Juga :   Menggugah Minat “Trend Traveling” Era Millennial Lion Air Mendatangkan Pesawat Baru

“Ada baiknya Kemenkeu dan Bappenas menerapkan sistem evaluasi yang bertujuan mengamati, apakah dampak kebijakan fiskal pada sektor-sektor tersebut sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Untuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dapat lebih bersinergi terkait orientasi kebijakan fiskal yang terus diselaraskan dengan dinamika di sektor riil, seraya tidak meninggalkan upaya transmisi dengan pemangku kebijakan di sektor moneter,” pungkasnya.

Loading...
loading...