oleh

Putusan MK Ini Dinilai Menyulitkan DPR Melakukan Pengawasan

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan DPR tidak boleh membuka satuan tiga dalam sistem APBN. Putusan MK tersebut menurut Anggota MPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis menjadi sumber masalah dalam pelaksanaan transparansi pembangunan.

“Ini KKN besar, misalnya belanja pegawai ditetapkan Rp2 triliun, DPR tidak boleh ungkap satuan tiganya, maka publik juga tidak akan pernah tahu, kemana saja belanja pegawai itu dialirkan,” kata Iskan, di acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI “Optimalisasi Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI”, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Senin (12/8/2019).

Demikian juga misalnya APBN untuk pembangunan jalan, DPR kata Iskan juga tidak boleh tahu jalan mana yang akan dibangun dan kontruksinya bagaimana?, ini membuat DPR sulit melakukan pengawasan. DPR hanya tahu ketika ada ribut-ribut soal pembebasan lahan yang diadukan oleh masyarakat.

Baca Juga :   Gara-gara PKPU, Golkar Ganti 25 Caleg

“Ketika DPR tidak tahu satuan tiga dari APBN maka DPR tak bisa mengawasi. Jadi jangan juga disalahkan DPR ketika publik ingin tahu efektyifitas penggunaan APBN dari tahun ke tahun sebab DPR sendiri secara institusi juga dilarang untuk tahu oleh MK,” pungkasnya.

Loading...
loading...