oleh

Sahkan RUU KKS Jadi UU? Politikus PDIP: Jangan Grasak-grusuk Dulu

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty mengingatkan semua pihak terkait dengan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) agar tidak terburu-buru mengesahkan RUU KKS menjadi Undang-Undang (UU).

Peringatan itu disampaikan Evita dalam Forum Legislasi bertajuk “Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)”, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (13/8/2019).

“Menjawab pertanyaan peserta diskusi, apakah RUU KKS segera disahkan jadi undang-undang, saya kira kita ngga usah grasak-grusuk dulu,” tegas Evita.

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, RUU KKS ini akan jadi payung hukum terhadap semua undang-undang siber yang ada di semua instansi pemerintahan dan menganulir sejumlah UU twrkait dengan siber.

Baca Juga :   DPD RI Dukung Revisi RUU Pendidikan Kedokteran

“RUU KKS bukan cuma untuk kepentingam Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tapi menjawab berbagai serangan siber yang sering dialami Indonesia. Selama ini Polri, TNI bahkan BSSN lambat bertindak merespon serangan siber karena saling tunggu,” ungkap Evita.

Lebih lanjut, Evita mempertanyakan fakta listrik pudur secara massal di Pulau Jawa yang terjadi pada Minggu, 4 Agustus 2019 lalu. “Kenapa dua jam setelah listrik padam semua High fidelity (Hi Fi) mati. Masak cuma dua jam ketahanan hidup teknologi komunikasi di Pulau Jawa?,” ujar dia.

Evita juga menyindir fenomena penggunaan istilah yang lagi popular di dunia industri yaitu four point zero (4.0). “Semua pada pada bicara four point zero. Canggih kan? Tapi dua jam saja listrik mati maka semua teknologi telekomunikasi di Indonesia lumpuh. Televisi juga, dua jam listrik mati, tv juga tidak berfungsi. Di rumah, saya kan pasang genset listrik,” ujarnya.

Baca Juga :   KMA Apresiasi Aplikasi Karya Santri

Berangkat dari kejadian mati massal listrik itu, Evita kembali menegaskan, jangan disahkan dulu RUU KKS. “Bukan karena tidak penting, tapi perlu pembahasan lebih mendalam. Saya tegaskan RUU ini penting bukan sekedar melegitimasi BSSN tapi menjadi payung hukum terhadap keamanan ciber di Indonesia,” pungkasnya.

Loading...
loading...