oleh

Sekjen DPD RI Jelaskan Kronologis Penarikan Undangan GKR Hemas

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Reydonnyzar Moenek mengatakan penarikan undangan yang telah terkirim kepada Anggota DPD (non-aktif) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, didasarkan kepada Tata Tertib saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI, pada Jum’at (16/8/2019).

Sebab menurut Donny sapaan beken Reydonnyzar Moenek, undangan yang sempat dikirim ke GKR Hemas awalnya berbentuk “gelondongan”, kemudian pihaknya melakukan verifikasi terhadap undangan yang telah tersebar itu.

“Termasuk undangan yang sudah terkirim ke Ibu Ratu Hemas. Kemudian kami berkirim surat kepada Ibu Ratu Hemas dan Sekjen MPR RI untuk memberitahukan, bahwa undangan yang sudah terkirim ke Ibu Ratu Hemas ditarik kembali dan tidak berlaku,” ujar Donny, kepada wartawan di Ruang Badan Kehormatan (BK) DPD RI, di Kompleks Parlemen Senayan – Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga :   DPD RI: Implementasi Otsus Belum Maksimal

Lebih lanjut, Donny yang didampingi oleh Ketua BK DPD RI, Marvin S. Komber dan Deputi Administrasi Kesekjenan DPD RI Adam Bachtiar mengungkapkan kronologisnya. Dari 3.100 undangan yang diundang oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI dan MPR RI dengan nama terundang yang sama.

“Terhadap undangan dimaksud dikelompokkan berdasarkan tata urut keprotokalan dan didistribusikan secara simultan kepada pihak-pihak terkait,” ungkapnya.

Sesuai prosedur tetap (protap) terhadap undangan dimaksud ujarnya, dikelompokan berdasarkan tata urut keprotokalan dan didistribusikan kepada pihak-pihak terkait, dimulai sejak tanggal 9 Agustus 2019, dengan maksud untuk mendapatkan akurasi terhadap undangan yang sudah atau belum diundang.

Dalam penyisiran itulah kata Donny, ditemukan Ibu GKR Hemas diundang. Jadi dengan diundangnya GKR Hemas, maka untuk menghindari agar Sekretariat Jenderal tidak menabrak aturan/norma Pasal 26 ayat (5) Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tatat Tertib yang menyatakan, “Apabila Presiden belum meresmikan pemberhentian Anggota setelah 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengikuti kegiatan DPD tanpa mengurangi hak administrasinya”.

Baca Juga :   Beban Pemerintah Menggunung, OSO: Apa Perbankan Masih Tega Ambil Untung Besar?

“Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, maka Setjen DPD RI mengambil langkah berkoordinasi dengan Setjen MPR RI untuk meminta dan mencabut undangan pada Sidang Tahunan dan Sidang Bersama atas nama Ibu GKR Hemas,” ungkap Donny.

Loading...
loading...