Sesuai Permintaan Pemerintah, DPR Setuju Asumsi Dasar Ekonomi Makro 5,3 Persen

Jakarta – Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan RAPBN tahun 2020 sesuai angka yang diminta pemerintah yaitu sebesar 5,3 persen.

Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng menjelaskan, target inflasi juga sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemerintah yaitu 3,1 persen namun catatan diberikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) pada angka 3,0 persen.

“Di dalam pertumbuhan ekonomi, meskipun mereka menyadari masih ada gejolak ekonomi di dunia. Ketidakpastian antara perang dagang Amerika dengan China, masalah Brexit, tapi mereka masih memiliki optimisme karena konsumsi internal kita kan juga cukup besar, dan mereka masih memberikan stimulus-stimulus mempertahankan inflasi yang rendah,” kata Melchias, usai memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Otoritas Jasa keuangan, di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menambahkan bahwa salah satu penunjang ekonomi Indonesia terletak pada sisi konsumsi internal masyarakat.

“Salah satunya mereka ingin tetap membiayai infrastruktur dan mempertahankan daya beli masyarakat. Mereka juga punya harapan lebih besar tapi juga tergantung daripada demand di luar. Kalau di luar demand masih lemah akibat perang dagang, ini tentunya buat mereka itu juga menjadi kendala. Saya rasa sebaiknya kita harus lihat kebutuhan dalam negeri dulu lah,” imbuhnya.

Politikus Partai Golkar ini mendorong agar politik ekonomi Pemerintah diarahkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Apabila produksi dapat bergerak secara mandiri, barulah dilakukan ekspor. Sehingga hal ini dapat menciptakan supply dan demand yang seimbang untuk kemuudian meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Kalau ekonomi dalam negerinya kita sudah bisa self to vision dengan produk kita sendiri baru kita mulai berpikir untuk ekspor. Nah ini menurut hemat saya juga politik ekonominya harus diarahkan ke situ. Ya jadi concern kepada kebutuhan lokal yang cukup besar karena penduduk kita cukup besar dengan adanya bonus demografi ini jadi kita memproduksi sendiri kebutuhan kita, selebihnya baru ekspor,” pungkasnya.