oleh

Edhy Prabowo: Jangan karena Mereka Melanggar, Nelayan Langsung Dipenjara, Bina Dulu

Palembang – Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan infrastruktur sarana dan prasarana Satuan Pengawasan (Satwas) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Palembang perlu terus diperkuat dengan kemampuan dan peralatan pengawasan yang mumpuni.

Masalahnya menurut Edhy, selain alat-alat pengawasan yang masih minim, dengan perairan tawar yang luas, hanya didukung oleh satu kapal.

“Karenanya, diperlukan tambahan kapal untuk mempermudah para nelayan dalam membudidayakan ikan. Ini pasti akan terus kita perkuat,” kata Edhy, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau sarpras SDKP Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (5/9/2019).

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, Komisi IV DPR RI tidak akan pernah berhenti untuk memberikan dukungan terutama anggaran yang dibutuhkan mitra kerja maupun masyarakat. Karena ini merupakan peran dan fungsi DPR RI.

Baca Juga :   Di Garut, Presiden Pastikan Tol Cigatas Segera Dibangun

“Di mana Komisi IV DPR RI dapat merepresentasikan dalam mewakili masyarakat dengan memberikan saran, mengkaji, maupun mengawasi,” tegasnya.

Selain itu, Edhy meminta Pemerintah dapat memberikan pengawasan bersifat pembinaan dini bagi nelayan karena pelanggaran penggunaan alat tangkap ikan sudah meluas di daerah. Saat melakukan aktifitas penangkapan ikan ujarnya, kebanyakan dari nelayan menggunakan racun ikan dan setrum. Untuk itu, nelayan sebagai bagian dari masyarakat yang harus dibina, diberikan arahan, tidak dengan menggunakan jalur hukum.

“Mereka ini kan nelayan. Jangan karena mereka melanggar, langsung dipenjara. Itu harus ditanya dulu kenapa mereka terpaksa melakukan itu. Setelah diberi pembinaan dan arahan, tapi nelayan masih belum mengerti, di sini peran Pemerintah dapat melakukan tindak tegas untuk proses pidana. Jika diberikan arahan dan contoh yang benar, saya yakin para nelayan akan mengerti dan mengikuti,” ujar dia.

Loading...
loading...