oleh

Ingat! Tugas DPD Hanya Membahas RUU

Liputan.co.id, Jakarta – Tugas dan wewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) perlu disosialisasikan lebih luas ke masyarakat. Pasalnya, sejauh ini masih banyak masyarakat yang memahami tugas dan tanggung-jawab DPD dan DPR-RI sama.

Namun, dalam aturannya dua institusi yang dipilih oleh rakyat ini memiliki tugas yang berbeda, yakni tugas DPR adalah menyusun UU, pembahasan anggaran dan pengawasan. Sementara DPD-RI tugas pokonya adalah membahas Rancangan Undang-undang (RUU), yang kemudian diserahkan ke DPR-RI.

“Kewenangan DPD-RI masih tidak sebesar kewenangan DPR. DPD-RI didalam UUD 45 pasal 22, hanya diberi kewenangan sampai pada batas untuk membahas RUU,” kata Anggota DPD-RI asal Maluku, Ana Latuconsina saat memberikan materi di acara Peningkatan Kapasitas Perempuan Anggota DPR, DPD dan DPRD Hasil Pemilihan Umum 2019 Tentang Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Hotel Peninsula, Jakarta Barat pada, Senin (2/9).

Baca Juga :   Politikus Demokrat Berharap MPR Periode 2019-2024 Perjuangkan GBHN

Dijelaskan Latuconsina, usai pembahasan RUU tersebut kemudian diserahkan ke DPR, dan selanjutnya dibahas bersama dengan DPD. “Rancangan UU yang kemudian kita serakan ke DPR, dan kemudian DPR mengundang kita dari DPD dan eksekutif untuk triparti. Kita melakukan pembahasan RUU yang kita ajukan tadi,” jelas Latuconsina.

Dilanjutkan anggota DPD terpilih ini, dalam pasal 22 itu sendiri tidak memberikan ruang kepada semua bidang DPD  untuk membuat RUU. Namun, itu lebih pada hubungan antara pusat dan daerah, termasuk didalamnya otonomi daerah serta penggabungan daerah, dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDM).

“Di pasal 22 memang tidak semua bidang DPD bisa membuat RUU. Disini hanya ada hubungannya dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, dan kemudian pengelolaan SDM dan sumber daya ekonomi lainnya,” paparnya.

Baca Juga :   Lantik 3 Anggota MPR, Begini Pesan Mahyudin

“Serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan pertimbangan DPR atas RUU dan anggaran pendapatan Negara, kemudian juga yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan,” sambungnya.

Untuk itu, politisi senior asal Maluku ini mengatakan perlunya ada penjelasan kepada masyarakat terkait tugas dan wewenang DPD dan DPR-RI, agar pengawasan masyarakat kepada wakil rakyat yang dipilih itu sesuai dengan tupoksi masing-masing.

“Jadi hanya itu yang kita lakukan di DPR menyangkut perencanaan RUU yang saya sebutkan tadi. Kalau tadi di DPR komisi I sampai dengan komisi XI, di DPD ada komite I sampai komite IV, dimana komite I sampai komite IV tadi ini meliputi semua bidang yang tadi tercantum dalam pasal 22 UUD 1945,” tutupnya. (***)

Loading...