Jelang Pelantikan Presiden, Budaya Politik Harus Dibangun dengan Baik

Jakarta – Jelang pelantikan Anggota DPR, DPD-RI dan Presiden Indonesia pada Oktober 2019 nanti, tensi politik nasional kian memanas dengan berbagai isu yang dihembuskan.

Memanasnya tensi politik nasional ini tidak terlepas dari wacana yang dibangun oleh elit politik dan elit pemerintahan saat ini. Padahal, menghadirkan sutausi yang kondusif jelas pelantikan DPR, DPD-Ri dan Presiden Indonesia kelak adalah bagian dari partisipasi politik yang baik.

Direktur Prestious Political Communication Studies (P2CS) Syaifuddin mengatakan, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam politik sebuah negara, tetapi jangan sampai hal itu dijadikan masalah besar hingga peristiwa tahun 1998 terulang kembali yang bisa merugikan bangsa dan negara, partai politik dan masyarakat.

“Bangunlah budaya politik yang baik, sehingga apa yang dicita-citakan bangsa dan negara terutama dalam kemasan 17,  Agustus 1945 yang telah dimulai oleh Pendiri Bangsa,” kata Syaifuddin pada Dialog Politik, Budaya Komunikasi Politik Ke-Indonesian untuk Demokrasi Aman dan Tertib, di Jakarta, Selasa (24/09).

Dikatakan Syaifudin, tanggal 20 Oktober besok adalah hari penentuan bagi masyarakat Indonesia dalam menjawab berpedaan selama satu tahun kemarin, terkhusus bulan April kemarin. “Tanggal 20 Oktober adalah tahapan terakhir dari Pemilu. Ini merupakan momen krusial yang menetukan ketika April kemarin. Dua Capres itu sudah ditentukan siapa pemenangnya oleh KPU-RI,” ucapnya.

Menurut dosen Universitas Mercu Buana Jakarta ini, kesuksesan bernegara itu ada pada komunikasi politik yang baik. Karena semua aturan sudah ada tinggal dijalankan dengan komunikasi yang baik pula. “Kalau dilihat dari komunikasi politik, sebagai sebuah sistem negara belum siap secara profesional dan belum dilaksanakan dengan baik, padahal semua aturan sudah dilakukan,” tutupnya. (***)