oleh

Menaker Hanif Pamerkan Kartu Pra Kerja di Forum G20

Matsuyama – Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri memamerkan Program Kartu Pra Kerja kepada negara-negara Anggota G20. Program yang akan berjalan pada tahun 2020 ini disebut Menaker sebagai sebuah kemudahan yang diberikan kepada pencari kerja, fresh graduate, dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari digital ekonomi dan revolusi industri di tempat kerja.

Nantinya ujar Hanif, masyarakat yang mendapat Kartu Pra Kerja akan mendapat fasilitas pelatihan untuk meningkatkan keterampilan atau alih keterampilan dan akan mendapat insentif setelah mengikuti pelatihan kerja.

“Para pemegang kartu ini, akan diberikan hak untuk mengakses pelatihan kerja secara gratis di Balai Latihan Kerja,” kata Hanif Dhakiri, saat menyampaikan Statement Country Session 2: Demographic Change (Youth Employment/Pekerja Muda) di Forum G20 Labour Ministers’ Meeting (G20 LEMM), Matsuyama, Jepang (1/9/2019).

Baca Juga :   Komandan UNIFIL: Profesional dan Loyalitas Yang Tinggi Cerminan Prajurit Satgas Indobatt

Dijelaskannya, penguatan kompetensi SDM menjadi strategi yang diterapkan Pemerintah Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan. Kartu Pra Kerja yang didalamnya memberikan pelatihan kerja, disebutnya sebagai salah satu strategi peningkatan kompetensi tersebut.

“Pemerintah terus memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan guna mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik, serta mengurangi pengangguran usia muda. Ini juga akan membawa manfaat bagi tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan dan daya saing nasional,” ujarnya.

Selain Kartu Pra Kerja, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan upaya-upaya peningkatan kompetensi SDM lainnya khususnya bagi pekerja muda antara lain kebijakan pelatihan berbasis kompetensi yang inklusif atau tidak mempersyaratkan (batasan) usia maupun latar belakang pendidikan, revitalisasi BLK, pelatihan softskill di BLK guna mengantisipasi pekerjaan-pekerjaan baru di era Revolusi Industri 4.0, serta program pemagangan berbasis jabatan.

Baca Juga :   Berusia Hampir Satu Abad, Kakek Ini Pecah Rekor Renang

“Pemagangan ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh pasar kerja/dunia industri, yang dilaksanakan baik di dalam maupun luar negeri,” terangnya.

Lebih lanjut, pemerintah terus berupaya untuk mengurangi mismatch output pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerja sama dan kolaborasi industri dan dunia usaha dengan dunia pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong dialog sosial dengan social partners yang produktif dalam mendorong keterlibatan tenaga kerja muda, meningkatan kesadaran akan pentingnya sertifikasi profesi, memfasilitasi pekerja muda memasuki dunia ekonomi kreatif dan ekonomi digital melalui dukungan inovasi dan kewirausahaan, serta membangun BLK Komunitas.

Baca Juga :   Tragis, Seorang Bayi Tewas Diserang Anjing Rottweiler

“Dengan upaya-upaya ini diharapkan anak muda Indonesia dapat berpartisipasi dan mempunyai kemampuan yang mempuni dalam memberikan respon atas perubahan pekerjaan di masa depan,” pungkasnya.

Loading...
loading...