oleh

Emma Minta Jangan Cuma Opsi Pulangkan Perantau?

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hj. Emma Yohanna meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memikirkan betul nasib dan masa depan warga Kota Wamena – Papua asal Sumatera Barat, setelah nantinya para perantau ini dikembalikan ke tanah kelahirannya.

Permintaan tersebut disampaikan Emma mengingat opsi pemulangan para perantau dari Wamena ke kampung halamannya akan menimbulkan konsekuensi sosial, budaya dan tanggung jawab yang cukup signifikan ke depannya.

Loading...

“Pertama, saya menyatakan duka yang sangat mendalam terhadap semua korban kerusuhan yang terjadi di Wamena pada Senin, 23 September 2019 yang lalu. Secara pribadi dan juga Wakil Daerah di DPD RI, saya mengikuti terus semua perkembangan yang terjadi, baik di Wamena, Ibu Kota Negara hingga di Sumbar,” kata Emma, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Selasa(8/10/2019).

Baca Juga :   DPD RI Desak Pemerintah Cabut Moratorium DOB

Dijelaskannya, dua minggu setelah kerusuhan terjadi, situasi dan kondisi di Wamena signifikan berangsur kondusif yang diperkuat dengan komitmen Gubernur dan Kapolda Papua yang telah memberikan garansi keamanan dan ketertiban secara khusus di Wamena.

Di sisi lain ujar Senator peraih suara terbanyak di pileg 2019 yang lalu itu, Pemerintah Provinsi Sumbar fokus terhadap opsi pemulangan para perantaunya. “Pertanyaan kritis atas opsi tersebut, nanti di kampungnya, saudara-saudara kita ini mau mencari nafkah dengan cara bagaimana?,” tanya Emma.

Dengan tidak mengurangi rasa duka yang mendalam bagi seluruh korban dan respon yang diberikan oleh Pemerintah Sumbar, Emma menegaskan bahwa sebuah perantauan mengandung konsekuensi yang cukup rumit, satu diantaranya sebagaimana yang terjadi Wamena itu.

Kondisi yang mirip dengan apa yang terjadi di Wamena lanjut Emma, juga pernah terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah pada Februari 2001 yang lalu. “Dalam catatan saya, tidak ada opsi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memulangkan korban ke Madura. Ketika itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi perantaunya untuk mengungsi sampai situasi dan kondisi normal kembali,” ungkap Emma.

Baca Juga :   Antarkan Siswa Ke Sekolah, Cara Prajurit TNI Maknai Jiwa Pahlawan

Menurutnya, memulangkan para perantau itu bersifat sementara sambil menenangkan pikiran itu bagus juga. Namun Emma menyarankan perlu pendataan aset mereka yang ditinggal di Wamena seperti tanah atau benda bergerak lainnya yang sudah jadi hak miliknya. “Dan itu harus ada jaminan dari Pemerintah, guna mengantisipasi muncul persoalan baru. Dari banyak kasus, sulit bagi seseorang untuk kembali mendapatkan asetnya ketika ditinggal karena satu kerusuhan,” saran Emma.

Oleh karena itu, Emma menyarankan Pemerintah Sumbar untuk memperkaya opsinya antara lain dengan memunculkan pilihan bantuan nyata di daerah-daerah pengungsian, dengan membangun kerja sama dengan pemda setempat serta para perantau Minang di daerah-daerah tujuan pengungsi sampai kondisi Wamena betul-betul normal kembali.

Baca Juga :   DPD Wacanakan Ini Di Pembahasan RUU Sisnas-IPTEK

“Back up kantong-kantong pengungsian secara nyata, lakukan proses pemulihan traumatik oleh tim ahli. Kalau dibutuhkan kirim tenaga khusus dari Sumbar untuk mendampingi mereka selama berada di pengungsian. Kalau cuma menggunakan opsi memulangkan mereka, tanpa ada recovery kondisi psikologis, saya khawatir semangat juangnya untuk hidup di rantau akan memudar dan sangat mungkin akan menjadi dendam yang tidak akan berkesudahan,” kata Emma.

Ditegaskanya, Wamena adalah bagian dari NKRI yang memang tidak bisa di “blacklist” dari salah satu daerah tujuan perantauan masyarakat Minang. “Kerusuhan yang telah terjadi baru-baru ini di Wamena adalah kondisi sesaat dan Pemerintah Pusat pasti tidak akan berdiam diri karena ini menyangkut keutuhan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.