oleh

Leonardy: Ini Perlu Kita Luruskan, Tugas BK DPD RI Bukan OTT

Jakarta – Tugas Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk menunjang kinerja Anggota DPD RI. Dalam melaksanakan tugasnya, BK terus mengupayakan agar semua anggota DPD RI mengembangkan tata beracara, taat aturan sebagai pedoman dalam berperilaku dan memberikan hasil terbaik dalam menjalankan amanah masyarakat dan daerah.

Hal itu disampaikan Ketua BK DPD RI, Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, usai Rapat Pleno Perdana BK, di Ruang Rapat BK DPD RI, Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Selasa, (9/10/2019).

Loading...

“Sebagai Ketua Badan Kehormatan DPD RI yang baru, saya bersama tiga wakil ketua yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Fernando Sinaga dan Husain Alting Sjah akan memimpin Badan Kehormatan ke depan secara kolektif kolegial dan menggerakkannya bersama-sama anggota BK lainnya,” kata Leonardy.

Baca Juga :   Fadli Zon: Menaikkan Iuran BPJS Melawan Logika Sosial

Dia tegaskan, pihaknya bakal meluruskan pemahaman/anggapan masyarakat tentang fungsi dan peran BK. Saat ini ada isu yang berkembang bahwa BK itu ibarat inspektorat di pemerintahan. Bahkan ada yang ingin BK tugasnya mengawasi anggota lalu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) jika diperlukan. “Ini perlu kita luruskan,” tegasnya.

Senator Sumatera Barat itu menjelaskan, tugas utama BK adalah untuk menjalankan operasional secara utuh sesuai tata tertib DPD RI. Kedua menjaga kode etik, menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota dan marwah lembaga DPD RI.

“Jadi tugas BK bukan untuk mencari-cari kesalahan anggota. Bukan mengawasi, mengintai, menghakimi apalagi melakukan OTT. Sekali lagi tugas BK hanya menjaga anggota dan lembaga DPD RI,” tegas Leonardy.

Baca Juga :   Komisi III DPR: Mohon Perhatian, BNN dan KPK Minta Tambah Anggaran

Untuk itu ujar dua, BK selalu bekerja berdasarkan data dan fakta. Ada datanya dan terbukti dengan faktanya. Kalaupun ada anggota yang mulai melenceng dari kode etik, BK lebih mengedepankan sisi persuasif. Dilakukan pendekatan terhadap anggota dan diberikan pemahaman terlebih dahulu.

Untuk tujuan itu, kata mantan Ketua DPRD Sumbar ini, jika Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI telah menyelesaikan tugasnya, dan berdasarkan jadwal dari Panmus maka BK akan menyusun program satu tahun ke depan. Didukung wakil ketua dan anggota, diharapkan BK dapat menghasilkan program yang mampu meningkatkan integritas, kepatutan dan tanggung jawab seluruh Anggota DPD RI,” kata Leonardy.