oleh

DPD RI Sahkan Pansus Papua

Jakarta – Sidang Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), akhirnya menyetujui dan mengesahkan Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI, dengan anggota sebanyak 15 Senator dari berbagai provinsi di Indonesia. Pansus ini menurut Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, segera bekerja untuk merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan di Papua yang hingga kini masih menjadi polemik.

“Kita berharap Pansus Papua bukan sekedar melihat persoalan Papua dari masalah keamanan dan hukum saja, tetapi jauh lebih penting menyelesaikan akar masalah. Seperti kesejahteraan, ekonomi, masalah peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Kita berharap inilah yang harus diselesaikan sebagai akar masalah di Papua,” kata Nono, ketika memimpin Sidang Paripurna Luar Biasa, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta kemarin.

Loading...

Dalam bekerja ujar Senator Indonesia asal Provinsi Maluku itu, Pansus DPD RI akan melibatkan berbagai stakeholder antara lain Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, Anggota DPD RI, dengan mengundang pakar-pakar, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama yang ada di Papua untuk mendiskusikan permasalahan di Papua dan solusi-solusi didalamnya.

Baca Juga :   Ini Alasan Senator Papua Bangga dengan TNI-Polri

“Kita juga akan mengundang pemerintah dan pemerintah daerah. Kita juga berharap Perguruan Tinggi di Papua hingga Perguruan Tinggi di luar Provinsi Papua juga dilibatkan, karena ini semua aspek yang harus kita lihat, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, hukum, dan lain sebagainya,” kata Nono.

Sementara itu, Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma mengatakan bahwa DPD RI prihatin atas masalah di Papua yang tidak kunjung selesai. Oleh karena itu Filep berharap Pansus Papua DPD RI dapat segera menyelesaikan berbagai masalah di Papua dan mampu menyongsong Papua yang lebih baik kedepannya melalui perwujudan pembangunan, sehingga tidak ada kesenjangan pembangunan lagi di Papua.

Pansus Papua ini lanjut Senator Indonesia asal Provinsi Papua Barat itu, juga akan menjalin komunikasi dengan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat di bawah MPR dalam menyelesaikan masalah di Papua.

Baca Juga :   Bertemu Penasihat, Ketua Dharma Wanita Setjen DPD RI Siapkan Bakti Sosial

“Kita punya tujuan yang sama. Kita ingin masalah di Papua yang terjadi dari tahun ke tahun ini selesai, dan kemudian Papua itu tidak mengenal masa lalu, kita berpikir Papua yang akan datang. Sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Saya pikir kita akan sinergi dan akan mencapai tujuan kita, dan Pansus Papua berdasarkan delegasi Pimpinan dan Senator akan menghasilkan hal yang positif bagi bangsa,” ujar Filep.

Sedangkan salah satu inisiator Pansus Papua yang juga Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang menambahkan, urgensinya pembentukan Pansus ini karena kompleksitas dan krusialnya upaya penanganan persoalan yang terjadi di Papua, baik persoalan hukum dan HAM, masalah politik, ancaman keamanan dan kedaulatan, hingga masalah sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya membutuhkan pengawasan kebijakan pemerintah, lintas Komite. Komite I DPD RI ujarnya, sangat prihatin dengan kondisi Papua dan meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah di Papua secara komprehensif.

Baca Juga :   OSO: Itulah Hebatnya Presiden Jokowi

“Untuk menyelesaikan persoalan Papua dan Papua Barat diperlukan penyamaan persepsi, terutama menyikapi isu aktual Papua yakni pertama tentang penyelesaian masalah Papua dengan mengedepankan pendekatan kesejahteraan atau keadilan ekonomi, pengakuan atau rekognisi, dan afirmasi. Kedua mengenai persepsi terhadap literasi sejarah Papua. Dan ketiga adalah afirmasi terhadap Orang Asli Papua,” imbuh Teras Narang.

Pimpinan Pansus Papua:
Ketua: Filep Wamafma (Komite I).
Wakil Ketua I: Abdullah Puteh (Komite II).
Wakil Ketua II: Otopianus P Tebai (Komite I).

Anggota Pansus Papua:
Herllina Murib (Anggota DPD asal Papua).
Eny Sumarni (anggota Panitia Perancang UU).
Abdi Sumaithi (Anggota Panitia Perancang UU).
Fachrul Razi (Komite I).
Djafar Alkatiri (Komite I).
Lily Amelia Salurapa (Komite I).
Yorrys Raweyai (Komite II).
Mamberob Yosephus Rumakiek (Komite II). Muhammad Gazali (Komite III).
Yance Samonsabra (Komite III).
M Sanusi Rahaningmas (Komite IV).
Pdt Ruben Uamang (Papua)