oleh

Fahri: Omongin BPJS, Biar Pemerintah Seolah Sibuk Bekerja, tapi…

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fahri Hamzah menyarankan Pemerintah segera membenahi data kependudukan masyarakat Indonesia. Hanya dengan cara seperti itu semua polemik yang terjadi khususnya dengan defisit keuangan BPJS Kesehatan dapat dirumuskan penyelesaiannya.

“Saya sedikit menyumbang pikiran tentang bagaimana cara mengakhiri perdebatan tentang defisit BPJS Kesehatan dengan semua kesimpangsiurannya yang dipicu oleh data penduduk,” kata Fahri, ketika dihubungi wartawan, Jumat (8/11/2019).

Loading...

Dijelaskannya, semua pada awalnya bermula tentang data penduduk. “Kenapa BPJS itu kacau? Karena dia tidak tahu sebenarnya yang ditanggung itu berapa banyak, sementara penduduk kita ini tidak ada datanya secara akurat. Sejak gagalnya proyek KTP elektronik, maka seluruh basis dari penilaian kita terhadap jumlah penduduk itu pun juga kacau,” tegas Fahri.

Baca Juga :   Masalah Tenaga Honorer, Komisi X DPR Desak Gelar Rapat Gabungan

Alhasil ujarnya, kacaulah data orang miskin bahkan kacau data penduduk, kacau data pemilih dan itulah yang membuat kekacauan dalam Pemilu. “Termasuk semua mengenai adanya desa fiktif yang mendapat bantuan, semua itu basisnya karena proyek KTP-e yang gagal,” tambahnya.

Oleh karenanya inisiator Ormas Garbi itu mengusulkan agar pemerintah menyelesaikan kekacauan data kependudukan sebagai akar semua dari permasalahan yang terjadi saat ini. Bila semua data kependudukan terindentifikasi jumlahnya dengan benar, tidak akan ada lagi kerancuan dalam mengambil suatu kebijakan yang berkaitan langsung dengan hajat rakyat Indonesia.

“Sekarang pemerintah harus fokus satu saja, selesaikan dulu KTP-e, tidak perlu bicara lain, terlalu banyak diomongkan padahal tidak pernah diselesaikan. Wujudkan dulu satu penduduk satu indentitas, satu penduduk satu nomor, sehingga apa pun dia, siapa pun dan kemanapun dia, selama masih hidup di atas dunia ini tetap terdata. Begitu dia meninggal datanya hilang, saat ini kan orang meninggal saja masih terdata sebagai orang hidup dan sebaliknya,” ungkap Fahri.

Baca Juga :   Politikus PKS Bilang 72 DOB Sebelumnya Harus Dievaluasi

Fahri yakin, bila pemerintah serius untuk membenahi kekacauan data kependudukan ini maka banyak persoalan sekaligus bisa terselesaikan. Dan itu,  secara sendirinya BPJS pasti akan mengikuti pembenahan tersebut, termasuk Kementerian Sosial dengan sendirinya, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu akan selesai dengan sendirinya tidak ada lagi Pemilu yang berpotensi curang.

“Tapi kalau tidak diselesaikan akarnya, maka masalah akan berulang-ulang. Inilah kemudian saya selalu curiga pemerintah tidak mau menyelesaikannya, karena apa? Agar mereka bisa tetap bekerja dan seolah-olah mereka tetap sibuk bekerja padahal akar persoalannya tidak mereka selesaikan,” pungkasnya.