oleh

Komite I DPD dan Kemdagri: Regulasi Investasi Disederhanakan

Jakarta – Rapat Kerja (Raker) Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyepakati penyederhanaan berbagai regulasi perizinan di daerah-daerah yang selama ini dinilai sebagai penghambat proses berinvestasi di daerah-daerah.

Kesepakatan tersebut menurut Ketua Komite I DPD RI Agustus Teras Narang, diambil pada sesi akhir Raker yang dia pimpim, sebagai komitmen DPD RI mendorong terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, dengan menyusun regulasi yang bisa mengatur pemerataan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar-daerah dan tumbuhnya daya saing daerah-daerah serta kebijakan afirmasi bagi daerah-daerah yang mempunyai karakteristik daerah kepulauan serta daerah-daerah terluar di wilayah perbatasan negara.

Loading...

“DPD RI mendukung kebijakan prioritas pemerintah membangunan sumber daya manusia (SDM) unggul, penyederhanaan regulasi (pusat dan daerah) dan birokrasi, serta transformasi ekonomi dari sumber daya alam (SDA) menjadi sektor yang berbasis manufaktur dan jasa modern tanpa mengorbankan kearifan lokal guna mewujudkan perkembangan daerah,” kata Teras Narang, di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca Juga :   Berharap Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Tuntas Satu Bulan

Selain itu, dalam Raker tersebut juga disepakati bahwa, Komite I DPD RI akan bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk mengoptimalisasi kemitraan membahas permasalahan otonomi daerah (Otda) dan kerangka solusinya melalui Tim Kerja Bersama dan Kunjungan Lapangan Bersama.

“DPD RI mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada prinsipnya, DPD RI mendorong agar kebijakan Penataan Daerah harus mengutamakan sebesar-besarnya kepentingan strategis nasional dan daerah dengan memprioritaskan daerah-daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terluar, daerah termiskin dan daerah terbelakang,” ujarnya.

Dalam Raker, Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa peran Kemdagri antara lain sebagai poros jalannya pemerintahan dalam negeri dan unsur terdepan untuk menciptakan suasana kondusif dan stabilitas dalam bidang pemerintahan dan politik di dalam negeri. Selain itu ujarnya, peran Kemdagri juga berfungsi sebagai pelayan publik dan itu harus berjalan optimal dan segera melaksanakan program dari Presiden untuk menyederhanakan regulasi yang menjadi kendala terkait perizinan di tingkat Pusat melalui UU dan Perda di tingkat daerah.

Baca Juga :   DPD RI Optimis Dana Desa Bisa Sejahterakan Masyarakat

“Kunci meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah adalah membuka iklim investasi. Masalah regulasi perizinan yang berbelit muncul sejak ada perang dagang sehingga banyak perusahaan yang keluar dari China tapi masuk ke Vietnam dan Thailand, sedangkan Indonesia tidak menarik bagi mereka untuk berinveatasi. Itu terjadi karena masalah perizinan. Karena itu, penyederhanaan ini menjadi titik yang ingin dituju oleh Presiden,” ungkap Tito.

Menutup rapat tersebut Komite I DPD RI tetap mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Kebijakan penataan daerah, khususnya masalah pemekaran daerah berkaitan dengan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah.

Komite I DPD RI juga menanyakan tentang persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 dan formulasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke depan termasuk kebutuhan revisi UU Pilkada. Selain itu, Komite I mengharapkan segera dibentuk mekanisme pemantauan dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) bersama Kemendagri dan juga koordinasi antara Kemdagri dan Kementerian Desa terutama dalam hal pembinaan desa dan pemerintahan desa untuk meminimalisir terjadinya kesalahan administrasi pemerintahan.