Jakarta – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menolak wacana pemindahan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat kepada DPRD dengan alasan Pilkada berbiaya tinggi sehingga ratusan kepala daerah korupsi hingga ditangkap KPK.
“Pertanyaannya, kenapa alasan yang sama tidak dipakai juga untuk mengevaluasi pemilu legislatif, karena banyak juga Anggota DPR korup bahkan eksekutif juga banyak yang terjerat KPK,” kata Ray, di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Masalahnya menurut pengamat politik itu, bukan di faktor Pilkada berbiaya mahal, tapi partai politiknya yang harus ditertibkan agar tidak minta uang kepada para calon kepala daerah. “Mendagri bilang biaya Pilkada satu pasang calon sampai Rp30 miliar. Harus dipastikan dulu, kemana uangnya mengalir, ke partai politik atau ke masyarakat,” pinta Ray.
Karena alasan Pilkada berbiaya mahal ujar Ray, lalu pemilihan kepala daerah melalui DPRD saja. “Siapa yang berani jamin, tidak akan terjadi suap ke Anggota DPRD?. Makanya, dalam konteks Pilkada, tertibkan partai politik pasti Pilkada langsung efisien,” tegas dia.
Terhadap lebih dari 300 kepala daerah yang ditangkap KPK karena korupsi, Ray justru mempertanyakan fungsi inspektorat di semua instansi pemerintahan. “Ada inspektorat di semua level pemerintahan, ada DPRD yang oleh undang juga pengawas dan di tingkat Pusat ada pula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Apa fungsi tiga institusi pengawas itu?,” tanya Ray.
Oleh karena itu, Ray menegaskan revisi terhadap Undang-Undang tentang Pilkada harus menempatkan rakyat harus lebih penting dari partai politik. “Kepala daerah dipilih DPRD sama artinya memperkuat kekuasaan elite partai politik, kabupaten dan kota tidak lagi otonom,” tegasnya.
Kepala daerah hasil pemilihan DPRD nanti ujarnya, akan sangat mudah memenangkan pertarungan pada periode kedua dengan cara cuma menyenangkan separoh lebih satu dari keseluruhan Anggota DPRD. “Pokoknya bakal aman pada pemilihan berikutnya,” ungkap Ray.
