oleh

Politisi Demokrat Ini Minta Jaksa Agung Tegakan Hukum yang Berkeadilan

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin menegakkan keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Menurutnya, jangan sampai penegakan hukum tidak berpihak bagi orang-orang yang tidak mampu secara finansial.

“Keadilan harus didapat masyarakat yang tidak mampu Pak. Jadi keadilan bukan hanya pada orang-orang yang berduit, ini harus digarisbawahi. Saya, pada kasus kecil memberikan komplain, kasus yang terjadi pada orang tidak mampu tidak diurus. Jadi saya ke depan meminta penegakan hukum yang berkeadilan menjadi haknya orang-orang yang tidak mampu, ini penekanan khusus dari saya,” kata Mulyadi, dalam Rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Loading...
Baca Juga :   Kecuali PKS, Partai Politik Dituding Ciptakan Super Presidensialisme

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat II itu menegaskan, Jaksa Agung yang baru harus punya harapan baru. Saat ini ujarnya, penegakan hukum masih bersifat normatif dan retorika. Fakta tersebut kata Mulyadi, menjadi tantangan tersendiri kedepannya bagi Jaksa Agung.

“Yang perlu Bapak pastikan adalah niat Bapak untuk melakukan perbaikan yang baik dan mempertahankan sesuatu yang sudah baik. Bapak harus melakukan inventarisasi, ini saran saya sebagai mitra kerja Jaksa Agung. Kita saling membantu dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan,” tegas Mulyadi.

Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, sejauh ini masih terjadi degradasi para jaksa di kabupaten dan kota maupun di provinsi. Degradasi yang dia maksud adalah, Kepala Kejaksaan Negeri yang miskoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi, meskipun tidak semua tapi persoalan ini, menurutnya harus dievaluasi.

Baca Juga :   Fahri Hamzah: Pemerintahan Akan Lebih Baik Kalau Rakyat Cerewet

“Bahwa kadang-kadang, ada Kajari yang merasa tidak di bawah koordinasi Kajati, ini jangan sampai terjadi lagi. Kami tidak ingin ada Kajari yang merasa punya backup tertentu, diingatkan oleh Kajati, sepertinya merasa tidak peduli. Secara organisasi ini tidak baik dan yang seperti ini perlu dilakukan evaluasi,” pungkas Mulyadi.