oleh

Rapat DPD Bahas Pengangguran Kota Batam, Wawako: Pusat Tidak Tegas

Jakarta – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Kholik menyatakan masih banyak masalah yang harus diselesaikan setelah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 tahun 2019 tentang kewenangan pengelolaan Kota Batam, di Provinsi Kepulauan Riau.

Satu di antara setumpuk masalah tersebut menurut Kholik, laju produk domestik regional bruto Batam yang sejak 2010 terus merosot setiap tahunnya.

Loading...

“Salah satu penyebabnya karena sejak tahun 2015 sudah 169 perusahaan keluar dari Kota Batam sehingga jumlah warga perkotaan yang menganggur semakin tinggi,” kata Abdul Kholik, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP Batam, Kadin dan Pemko Batam, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca Juga :   Kemenperin Gelar Kompetisi Cetak IKM Fesyen Muslim

Menurut Abdul Kholik, meski PP soal pengelolaan Kota Batam sudah terbit dan berlaku, namun permasalahan dualisme pengelolaan Batam terus mewarnai keseharian Kota Batam. Kenyataan ini menurut Kholik, tidak produktif, karena beberapa rencana induk pengembangan Batam menjadi tidak jalan dan terbengkalai.

“Sampai kemudian Presiden Joko Widodo menyudahi dualisme tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,” ungkap Kholik.

Sementara itu, Anggota Komite I DPD RI Achmad Sukisman Azmy mengatakan persoalan dualisme kewenangan menyebatkan Kota Batam sangat sulit berkembang. Seharusnya ujar Sukisman, dengan potensi Batam yang sangat banyak, Kota Batam sudah lama berkembang seperti negara tetangganya yaitu Singapura.

Baca Juga :   Cegah ISIS Masuk, Begini Saran Senator Sulut

“Saat ini para investor justru malah lari ke Vietnam karena ‘welcome’ ke Batam berkurang. Kami juga melihat potensi di Batam seperti pariwisata, barang dan jasa, serta lainnya yang begitu besar. Seharusnya Batam sudah jauh berkembang,” kata Sukisman.

Di acara sama, Wakil Wali Kota Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan tidak ada dualisme kewenangan Kota Batam. Menurutnya permasalahan tersebut sudah selesai setelah PP nomor 62 tahun 2019. “Saya kira ini sudah selesai. Setelah penyatuan relatif tidak ada permasalahan lagi di BP Batam. Pemerintah Kota Batam juga tidak ada masalah,” tegasnya.

Terkait masalah pengangguran, sambung Amsakar, Pemerintah Pusat dinilai tidak tegas dalam mengentaskan pengangguran. Padahal, tren saat ini sudah banyak investor yang masuk sehingga menyerap tenaga kerja. “Beberapa investor lain banyak yang telah masuk sehingga banyak merekrut tenaga kerja,” tuturnya.