oleh

Tentang Papua, Presiden Senat Australia: Sekali Lagi, NKRI Harga Mati!

Meksiko – Presiden Senat Australia Scott Ryan menegaskan bahwa integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia atas Papua adalah harga mati yang tak perlu dibahas lagi. Penegasan itu disampaikan Scott Ryan dalam pertemuan bilateral dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, di sela-sela Sidang Pimpinan Parlemen MIKTA di Meksiko, Jumat (8/11/2019).

Pernyataan tersebut ditegaskan Ryan kepada Delegasi DPD RI setelah mendapat pertanyaan tajam dari Ketua DPD RI La Nyalla, tentang adanya oknum-oknum anti-Indonesia yang terus berkampanye dari Australia untuk merongrong Kedaulatan Republik Indonesia khususnya tentang Papua.

Loading...

Kelompok-kelompok ataupun okum-oknum anti-Indonesia lanjut La Nyalla, dulu berkampanye dari Australia sampai Timor Timur sebagai propinsi ke 27, akhirnya lepas dari Indonesia. “Sekarang mereka berkampanye lagi dari Australia termasuk tentang kerusuhan yang terjadi di Papua belum lama ini,” ungkapnya.

Karena itu, Senator Indonesia asal Provinsi Jawa Timur itu ingin mendengar sendiri dari pimpinan Senat Australia tentang Sikap Australia terhadap masalah ini.

Baca Juga :   Akhmad Muqowam: Pusat dan Daerah Harus Satu Persepsi Dalam Pelaksanaan UU Adminduk

Menjawab pernyataan tegas itu, pimpinan Senat Australia kembali menegaskan bahwa sepak terjang segelintir orang di Australia tak dapat menggambarkan sikap resmi pemerintah dan rakyat Australia.

Penegasan Presiden Senat Australia tersebut adalah untuk kedua kalinya disampaikan kepada DPD RI tentang Papua. Sebelumnya, pada Desember 2016 Presiden Senat Australia Stephen Parry juga telah menegaskan bahwa Pemerintah Australia tidak akan berubah sikap tentang Papua, sebab Papua adalah bagian integral dari NKRI.

Namun demikian lanjut La Nyalla, akhir-akhir ini masih terdapat banyak petualang politik yang beroperasi dari Australia untuk memancing perlawanan menuju disintegrasi wilayah NKRI di Papua. “Inilah sebabnya maka dalam pertemuan dengan Presiden Senat Australia. Saya kembali mempertanyakan sikap Pemerintah, Parlemen, dan Senat Australia tenang hal ini,” jelas La Nyalla.

Baca Juga :   Warga Uyghur Ditahan, Dailami Firdaus: Negara-negara Muslim Kenapa Diam?

Duta Besar Indonesia untuk Meksiko, Cheppy Wartono, yang mendampingi Ketua DPD RI menambahkan bahwa sebaiknya Pemerintah Australia merepatriasi para petualang politik tersebut agar gerakan pengacau semacam ini bisa diredam aktivitasnya – dalam semangat menjaga hubungan baik antara Australia dan Indonesia.

Pihak Australia menegaskan bahwa sudah ada mekanisme kerja sama antara aparat keamanan kedua negara yang akan ditaati. Tetapi perlakuan Australia terhadap Indonesia ujar Dubes, haruslah sama dengan perlakuan Australia terhadap negara sahabat lainnya juga.

Dalam pertemuan bilateral ini, Ketua DPD RI juga mengingatkan kepada Pimpinan Senat Australia bahwa di sela-sela pertemuan MIKTA di Seoul pada awal Juli 2015, Pimpinan Senat kedua negara telah bersepakat untuk melanjutkan pembahasan tentang perlunya kawasan pertumbuhan baru yang mencakup Indonesia bagian timur dan Australia bagian utara.

Baca Juga :   Agar Tragedi Sipadan-Ligitan Tak Terulang, DPD RI Siapkan RUU Ini

Presiden Senat Australia mengaku bahwa ia baru saja menduduki posisi tersebut sehingga perlu melihat kembali terlebih dahulu apa saja yang sudah disepakati oleh pimpinan Senat kedua negara; setelah itu barulah ia dapat memberikan pendapatnya.

Namun demikian, imbuh Scott Ryan, Januari tahun depan akan diselenggarakan pertemuan pimpinan parlemen negara-negara sahabat di Canberra; karena itu ia mengundang Ketua DPD RI untuk menghadirinya bersama Ketua DPR RI.

Pertemuan bilateral antara pimpinan Senat kedua negara itu dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen Richard Hamonangan Pasaribu, Wakil Ketua Komisi II DPD RI Bustami Zainudin, dan Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek.

Sebelumnya, Sultan Bachtiar dan Richard Pasaribu juga ditugasi La Nyalla untuk menyampaikan pendapat Indonesia terhadap berbagai topik yang dibahas dalam persidangan MIKTA tersebut.