oleh

Fadli Zon: Wacana 3 Periode Masa Jabatan Presiden Bahayakan Demokrasi

Jakarta – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan harus ada satu kajian yang mendalam menyikap wacana amandemen UUD 45. Sebab kata Fadli, gagasan amandemen ini muncul ketika terjadi diskursus tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Jangan karena tiba saat, tiba akal. Lagi pula, ini muncul karena janji-janji kampanye calon presiden. Saya catat ada 100 janji itu,” kata Fadli, dalam diskusi Empat Pilar MPR RI, bertajuk “Menaker Peluang Amandemen Konstitusi?”, di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Senin (2/12/2019).

Loading...

Karena itu lanjut Fadli, harus ada kajian mendalam, jangan karena kepentingan sesaat. “Ini karena kegagalan pemerintah, sehingga yang disalahkan GBHN. Padahal tidak ada hubungannya,” ujar dia.

Baca Juga :   Saat Deklarasi Garbi se Sulbar, Fahri: Kita Menyatu Karena Pikiran, Bukan Jalan Tol

Dijelaskannya, sistem presidensial itu sangat kuat kewenangan presidennya. Jangan sampai amandemen tanpa kajian mendalam, memunculkan persoalan baru disaat persoalan yang sudah ada belum tersentuh.

“Amandemen masih sangat jauh dan liar. Tapi tiga periode masa jabatan presiden sangat berbahaya untuk kelangsungan demokrasi,” pungkasnya.