oleh

Minta Ketum Partai Beri Kemerdekaan pada Kader

Jakarta – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyatakan jadi atau tidaknya amandemen UUD 45 ditentukan oleh para ketua umum partai politik masing-masing. Sebab kata Emrus, apakah kader partai politik itu ada di DPR maupun di MPR, selalu dikontrol oleh ketua umum parpol.

“Bisa tidak misalnya, ketua bilang, saya ketua umum partai membebaskan kadernya di MPR untuk bebas menentukan sikap soal amandemen ini,” kata Emrus dalam diskusi Empat Pilar bertajuk “Menaker Peluang Amandemen Konstitusi?”, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Senin (2/12/2019).

Loading...

Terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dari dua kali menjadi tiga kali lanjutnya, sumbernya adalah partai politik yang akan menggelar musyawarah nasional pada 3 hingga 6 Desember 2019 nanti.

Baca Juga :   Fraksi PKS MPR RI: GBHN Menguatkan Arah Perjalanan Bangsa

“Ada partai yang sebentar lagi munas yang bilang jabatan presiden tiga periode,” ungkap Emrus.

Nanti kata Emrus, pasti mereka akan bantah lagi. “Kira-kira kalimatnya begini, menyikapi dinamika politik yang terjadi, maka pernyataannya lain lagi. Begitu saja terus pernyataan partai politik. Semua pasti ada agenda di balik sebuah pernyataan,” tegasnya.

Oleh karena itu, Emrus sekali lagi meminta ketua umum partai politik memberikan kemerdekaan ke kadernya. “Biar mereka bisa diskusi secara lebih merdeka sebagai negarawan,” pungkasnya.