Politisi PKB: Kalau Tidak Amandemen, Kita akan Begini-begini Saja

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan 20 tahun reformasi yang sudah berlangsung di Indonesia cuma menghasilkan surplus demokrasi. Kebutuhan sandang dan pangan menurut politisi Partai Kebangsaan (PKB) itu justru minus.

“Indonesia cuma surplus demokrasi. Sandang dan pangan justru minus. Itu yang berlangsung setelah 20 tahun reformasi di Indonesia,” kata Jazilul, dalam Dialog Empat Pilar MPR RI bertajuk “Urgensi Amandemen Konstitusi”, di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Surplus demokrasi dan minus sandang dan pangan ini lanjut Jazilul, disebabkan karena bangsa Indonesia tidak ada blue print pembangunan. “Dalam konteks ini, maka Fraksi PKB setuju GBHN kembali hadir dalam UUD 45 lewat amandemen,” tegasnya.

Dia tegaskan, reformasi sudah 20 tahun, tapi ekonomi Indonesia jalan di tempat. “Ini terjadi bisa saja karena masa jabatan presiden dua periode. “Periode pertama masa jabatan, presiden mikirnya bagaimana bisa dua periode. Makanya muncul wacana jabatan presiden satu periode tapi delapan tahun,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jazilul juga mengungkap posisi Fraksi PKB MPR RI yang cenderung pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi karena tinggi dan rumitnya pelaksanaan Pilkada di tingkat provinsi.

Bahkan kata Jazilul, Fraksi PKPB juga menerima wacana PBNU yang minta tinjau ulang kembali pemilu presiden secara langsung. “Kami akan evaluasi nanti manfaat Pilkada Gubernur secara langsung terhadap rakyat dan wacana PBNU itu,” imbuhnya.

Menyikapi tudingan pemilihan presiden oleh MPR RI akan mengkhianti reformasi? Jazilul justru membantahnya. “Bukan soal mengkhianati, sebab keberhasilan reformasi secara ekonomi sulit dinilai. Kalau tidak amandemen, kita akan begini-begini saja,” pungkasnya.