oleh

PPP Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Amandenen UUD 45

Jakarta – Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI, Syaifullah Tamliha menyatakan sampai saat ini tidak pernah ada pembahasan dari pimpinan fraksi-fraksi untuk mengamandemen UUD 45.

“Tidak pernah ada pembicaraan amandemen UUD 45, kecuali diskusi soal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) lewat amandemen atau undang-undang,” kata Tamliha, dalam diskusi Empat Pilar MPR RI, bertajuk “Menaker Peluang Amandemen Konstitusi?”, di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Senin (2/12/2019).

Loading...

Kalau GBHN lewat undang-undang, tempatnya cukup Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) saja. “Kalau PPP lebih memilih GBHN ada dalam Ketetaoan MPR RI,” tegasnya.

Menyikapi wacana PBNU yang setuju amandemen UUD 45, Tamliha justru menyarankan PBNU gelar lagi muktamar PBNU. “Kalau wacana setuju amandemen sekarang rujukannya adalah wacana di Muktamar PBNU tahun 2012 yang diapungkan secara pribadi,” ungkapnya.