oleh

Dihadapan Komite II DPD RI, Bali Setuju UU Pengelolaan Sampah Dirubah

Denpasar – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus melakukan kunjungan kerja (Kunker) untuk menyiapkan Penyusunan lebih baik terhadap DIM RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selasa, 28 Januari 2020, dipimpin Ketua Komite II Yorrys Raweyai mendatangi mendatangi Provinsi Bali.

“Tujuan Kunker ke Pemerintah Provinsi Bali ini untuk dapat mengetahui permasalahan atau isu pengelolaan sampah di Bali,” ujar Yorrys, di Kompleks Gedung Perkantoran Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (28/01/2020).

Selain itu ujar Yorrys, Komite II DPD RI ingin mengetahui pelaksanaan implementasi tentang UU Nomor 18 tahun 2008 serta menyerap aspirasi dan informasi terkait dengan Penyusunan DIM RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. “Bali merupakan salah satu contoh provinsi yang baik dalam pengelolaan sampahnya,” tegasnya.

Baca Juga :   Refly Harun: Otonomi Daerah Di Provinsi Saja

Senator Indonesia asal Provinsi Bali I Made Mangku Pastika menjelaskan bahwa dulu sudah akan dibentuk sebuah badan otorita pengelolaan sampah di Bali, namun belum terlaksana. “Selain itu edukasi terhadap masyarakat dan budaya dalam memperlakukan sampah yang perlu diubah. Komitmen pemerintah dan pemerintah daerah (Bupati, Walikota, Gubernur) yang harus dijaga serta perlu ditambahkan aturan tentang tipping fee dalam pengelolaan sampah di Bali pada khususnya,” ungkap Mangku Pastika.

Sementara Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Bali Ni Luh Made Wiratmi mewakili Gubernur Bali kepada delegasi Kunker Komite II DPD RI menjelaskan, dengan jumlah penduduk hampir mencapai 4,5 juta jiwa pada tahun 2018 yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Bali ini, menghasilkan sekitar 2.575 ton sampah per harinya (Data timbunan sampah tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bali-red).

Baca Juga :   Politikus PKS: Jokowi Bertanggungjawab atas Tragedi Wantimpres?

“Salah satu masalah dari pengelolaan sampah di Bali yaitu volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah melebihi kapasitasnya dan tidak dilakukan pengolahan sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 18 tahun 2008,” imbuhnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Teja menambahkan, dalam 10 tahun masa kepemimpinan Mangku Pastika benar demikian adanya. UU Nomor 18 tahun 2008 terkesan setengah-setengah sehingga menjadikan kelemahan bagi pemerintah daerah. “Selain itu tidak bisa memaksakan implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 tersebut di Bali serta diperlukan evaluasi bagi UU ini,” saran I Made.

Di akhir acara Kunker tersebut delegasi Komite II DPD RI mengunjungi Rumah Sakit Bali Mandara dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, Denpasar yang masih dikelola dengan cara open dumping serta menjadi sengketa dengan penduduk sekitar.

Loading...