oleh

DPD RI: Kaji Ulang Pengurangan 10 Cabor PON Papua

Jakarta – Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muhammad Rakhman mengatakan perlu kajian dan solusi terhadap penghapusan 10 cabang olahraga (cabor) pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua. Apalagi ujar Rakhman, salah satu alasan penghapusan 10 cabor tersebut cuma lantaran ketidaksiapan sarana dan prasarana pertandingan.

“Penghapusan 10 cabang olahraga itu dapat mencederai proses pembinaan dan pengembangan potensi atlet. Padahal atlet dari 10 cabor tersebut sudah mempersiapkan diri untuk gelaran PON XX,” kata Rakhman, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca Juga :   DPD Minta Pemerintah dan DPR Seriusi RUU Daerah Kepulauan

Dijelaskan Rakhman, lingkup bidang olahraga pendidikan, pengembangan dan pembinaan olahraga belum maksimal. Termasuk upaya pencarian dan pengembangan bakat peserta didik dalam bidang olahraga, serta pada peningkatan jumlah tenaga pendidik bidang studi olahraga.

“Sama halnya dengan pendanaan kegiatan olahraga, belum terdapat norma yang menegaskan partisipasi swasta dalam pendanaan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial lingkungan,” kata Rakhman.

Berangkat dari hal-hal tersebut kata Senator Indonesia asal Kalimantan Tengah itu, perlu rekomendasi untuk melakukan perubahan terhadap UU ini. “Revisi diharapkan dapat memperjelas keberadaan organisasi keolahragaan,” usul Rakhman.

Menurutnya, UU SKN harus jadi regulasi pembinaan, pengembangan keolahragaan nasional serta dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga. Pembangunan keolahragaan sejatinya juga diarahkan pada terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. “Perlu peningkatan pembinaan olahraga unggulan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Misalnya saja Jawa Barat dan Jawa Tengah penghasil Bulu Tangkis,” ujarnya.

Baca Juga :   Ingat! Tugas DPD Hanya Membahas RUU

Ketua KONI Marciano Norman menjelaskan, pada mulanya PON di Papua ditetapkan 47 cabor yang diperlombakan. Namun dikurangi sehingga menjadi 37. Artinya kata Marciano, ada 10 cabor diturunkan. “Ada 1 permintaan Gubernur Papua ditunda menjadi 2021, namun tidak disetujui oleh Presiden. Maka cabornya disepakati untuk dikurangi,” ungkapnya.

Marciano menambahkan perlu ada potical will yang baik untuk calon bibit atlet yang akan datang. Jangan sampai terjadi politisasi bagi atlet karena olahraga untuk Indonesia bukan golongan tertentu. “Jika bicara atlet, kita jangan sampai terkotak-kotak karena olahraga untuk Indonesia,” pungkasnya.

Loading...