oleh

Kartu dan Asuransi Nelayan di Maluku Tak Fungsi, Anna Lapor ke Menteri KKP

Jakarta – Masalah perikanan dan kesejahteraan nelayan di Provinsi Maluku belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat (Pempus). Itu terlihat dengan sikap cuek Pempus terhadap penunjang kesejahteraan nelayan, yakni kartu nelayan hingga asuransi nelayan.

Padahal, berdasarkan data, perikanan Maluku menyumbang devisa ke negara sebesar 30 persen. Hasil ini tidak sejalan dengan pelayanan Pempus kepada perikanan dan kesejahteraan nelayan di Maluku. Parahnya, kartu nelayan yang bertujuan untuk memudahkan nelayan mendapat Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak terealisasi.

“Kartu nelayan itu sekarang berubah nama ya, kartu itu mungkin dimaksudkan untuk menambahkan subsidi, tetapi yang jadi masalah kartunya ada BBM nya tidak ada di lapangan,” kata Anggota DPD-RI Dapil Maluku Anna Latuconsina saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo di Gedung DPD, Rabu (22/1).

Baca Juga :   Rugikan Maluku, Anna Latuconsina Minta Jokowi Depak Susi Pudjiastuti

Atas dasar itu, senator perempuan yang dikenal getol perjuangkan nasib nelayan di Maluku ini mengusulkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat koperasi nelayan sebagai terminal bahan bakar minyak (BBM).

“Mungkin ini juga beberapa usulan dari teman di Jawa Tengah juga, mungkin diperlukan koperasi nelayan untuk terminal bahan bakar, dimana nelayan bisa disuplai bahan bakar agar mereka bisa pergi melaut,” ujarnya.

“Kemudian setelah mendapat hasil tangkapan mungkin bisa dipotong dari hasil yang tadi, karena pasti membutuhkan modal untuk melakukan pencarian ikan,” sambungnya.

Selain kartu nelayan, senator tiga periode ini menjelaskan, asuransi nelayan yang sudah dijalankan tidak berfungsi di Maluku. Asuransi tersebut tidak terlayani di Puskesmas dan rumah sakit.

Baca Juga :   DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Diingatkan Jangan Salah Masuk Ranah

“Kemudian juga asuransi nelayan sendiri tidak dilayani di masyarakat, untuk Maluku hampir semua asuransi nelayan tidak terlayani di Puskesmas dan RS,” jelasnya.

Untuk itu, Anna meminta kepada Menteri Edhy agar mengkomunikasikan masalah ini dengan Kementerian Kesehata. “Mungkin ini menjadi informasi dan bisa dikomunikasikan dengan Kemenkes,” harap Anna. (***)

Loading...