oleh

Komisi VII DPR Cecar Dirut PT PLN dengan Mobil Listrik

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Sartono mempertanyakan kelanjutan nasib mobil listrik kepada Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini, yang dirintis sejak tahun 2012 oleh Dahlan Iskan memimpin PT PLN. Alasannya, mobil listrik merupakan salah satu karya anak bangsa yang harus didukung keberadaan dan perkembangannya.

“Mobil listrik ini sebetulnya sudah dirintis sejak tahun 2012 ketika Pak Dahlan Iskan memimpin PLN,” kata Sartono, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirut PLN Zulkifli Zaini, di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Namun lanjut Sartono, dinamika saat itu ditemukan permasalahan yang berujung ke ranah hukum. “Sebenarnya ini sangat mengganggu bagi putra-putri bangsa yang bisa merakit atau menemukan mobil listrik. Ini peran kita semua, termasuk DPR RI dan Pemerintah, jika ada anak bangsa yang menemukan sesuatu hal, harusnya didukung agar tidak ada masalah atau bahkan dikriminalisasikan di kemudian hari,” ujarnya.

Baca Juga :   Gus Syauqi Kampanyekan Ganas ITH di Sumut

Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, ia mempertanyakan, apakah ada kebijakan khusus untuk hal itu. Seperti kemudahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) terkait mobil listrik, mengingat kurangnya dukungan terhadap mobil listrik ini sebelumnya sehingga terjadi impor berbagai bahan bakunya.

“Apa ada kemudahan-kemudahan yang bisa menggairahkan pasar mobil listrik ini, sehingga kita bisa ‘memaksa’ orang membeli mobil listrik ini,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Senada, Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid juga meminta PLN membuat pemetaan terkait mobil listrik ini. Jika hal tersebut tidak dilakukan, ia khawatir Indonesia hanya akan menjadi sebuah obyek dari sebuah perkembangan teknologi.

Baca Juga :   DPR Sepakat, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Direvisi

“Pemetaan atau road map yang dimaksud ini juga termasuk di dalamnya memuat tentang pengelolaan limbah serta station charging atau stasiun pengisian ulang mobil listrik,” imbuh politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Loading...