oleh

Pengamat: Bubarkan KPU Jika KTP-e Selesai

Jakarta – Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing mengatakan sepanjang KTP elektronik belum selesai maka “cawe-cawe” di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan KPU Daerah tidak akan berhenti.

“Sepanjang negeri ini tidak melakukan e-voting dengan menggunakan KTP-e dalam semua aktivitas kepemiluan kita, termasuk kemungkinkan pada Pilkada 2020, maka ‘cawe-cawe di KPU dan KPUD tak akan berhenti,” kata Emrus, lewat rilisnya, Senin (13/1/2020).

Menurutnya, kualitas demokrasi Indonesia akan terus tercoreng karena ulah oknum-oknum yang berpengaruh baik dari KPU itu sendiri maupun para aktor politik yang haus kekuasaan.

Padahal, sebagai negara demokrasi lanjutnya, kedaulatan ada di tangan rakyat yang mutlak dijaga oleh para pihak, terutama penyelenggara yaitu KPU dan peserta pemilu sebagai aktor politik.

Baca Juga :   Kapus Penelitian Politik LIPI: Demokrasi Indonesia Di Pinggir Jurang

“Jadi, jika ada oknum baik sebagai individu maupun kolektif merusak kedaulatan rakyat, seperti yang diduga dilakukan oleh komisioner KPU, WS, sebagai kejahatan luar bisa dalam berdemokrasi karena ada upaya mentransaksionalkan suara rakyat dengan dana operasional mencapai Rp900 juta. Sangat aneh, rakyat pemilik kedaulatan, WS mendapat dana operasional ratusan juta rupiah. Menyedihkan,” tegasnya.

Oleh karena itu, Emrus meminta negara harus mendesak, mendorong dan mendukung Kemendagri agar menyegerakan, paling tidak pertengahan Februari 2020, menuntaskan kepemilikan KTP-e bagi seluruh rakyat Indonesia.

“KTP-e ini dilengkapi dengan seperangkat teknologi sehingga merupakan identitas tunggal bagi pemiliknya yang bisa digunakan dalam semua aktivitas sosial, termasuk didalamnya untuk e-voting pada setiap kegiatan kepemiluan. Jika E-KTP ini telah valid dan berfungsi maksimal untuk menyalurkan pilihan dalam suatu kepemiluan, saat itu KPU Pusat dan KPU Daerah dapat dibubarkan,” pungkasnya.

Loading...